CILEGON – Anggaran kesehatan di Kota Cilegon belum memenuhi standar sesuai Undang Undang 36 Tahun 2009. Dimana dalam undang-undang itu standar anggaran kesehatan sebesar 10 persen dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar gaji.
Walikota Cilegon Edi Ariadi menjelaskan, berdasarkan kajian perhitungan belanja kesehatan di Kota Cilegon atau district health account, anggaran kesehatan di Kota Cilegon sebesar 9,85 persen. Tahun lalu 7,82 persen.
“Berarti tahun ini naik dua persen, sekarang 9,85 persen, berarti tinggal dikit lagi mencapai sesuai undang-undang, nantu bu Arriadna (Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon yang akan kembali menghitung,” ujar Edi usai membuka acara hasil kajian kajian perhitungan belanja kesehatan di Kota Cilegon atau district health account di aula Setda Kota Cilegon, Kamis (1/8).
Anggaran kesehatan, kata Edi sejauh ini paling banyak ke kuratif atau pengobatan, seharusnya ke promotif dan preventif. “Agar mencapai 10 persen, dilihat mana yang intervensinya belum besar, disitu nanti penekanannya,” ujar Edi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon Arriadna menjelaskan, anggaran belanja kesehatan tidak hanya tertumpu pada Dinas Kesehatan saja, melainkan juga organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot lainnya. “Kalau di Dinkes saja tahun ini Rp60 miliar, di luar gaji, tapi kan ada di yang lain, RSUD, lalu di OPD atau sektor yang punya urusan terkait kesehatannya,” papar Arriadna.
Diakui Arriadna, sejauh ini anggaran paling besar digunakan untuk mengobati, bukan upaya – upaya pencegahan. Karena itu, pemerintah akan mengevaluasi hal tersebut sehingga struktur penganggaran bisa proporsional. (Bayu M/RBG)
