SERANG – Calon tersangka dugaan korupsi kerja sama operasional (KSO) PT Banten Global Development (BGD) tahun 2015 telah dikantongi penyidik. Namun, penyidik urung menetapkannya sebagai tersangka lantaran materi perkara dinilai perlu dilengkapi.
“Gelar perkaranya sudah tadi (kemarin-red), cuma penetapan tersangkanya belum,” kata sumber Radar Banten di lingkungan Ditreskrimsus Polda Banten, Senin (5/8).
Informasi yang dihimpun Radar Banten, penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten telah melaksanakan gelar perkara, kemarin (5/8). Gelar perkara itu dihadiri Direktur Reskrimsus Polda Banten Komisaris Besar (Kombes) Pol Rudi Hananto dan Wadir Reskrimsus Polda Banten Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wiyogo Pamungkas serta Kabag Wasidik Ditreskrimsus Polda Banten AKBP Dadang Herli Saputra.
Setelah pemaparan, penyidik menilai materi perkara perlu dilengkapi. Sehingga, penetapan tersangka harus ditunda. “Sudah dipaparkan tadi (oleh penyidik-red), tapi ada yang perlu dilengkapi (isi berkas perkara-red),” kata sumber tersebut.
Sementara Direktur Reskrimsus Polda Banten Kombes Pol Rudi Hananto enggan berkomentar. Dia meminta agar menanyakan langsung hasil gelar perkara tersebut kepada penyidik. “Tanya ke penyidiknya, saya khawatir, nanti saya salah,” singkatnya.
Kabag Wasidik Ditreskrimsus Polda Banten AKBP Dadang Herli Saputra juga enggan membeberkan alasan penundaan penetapan tersangka tersebut. “Saya belum mau komentar. Itu nanti saja ditanyakan,” katanya.
Namun, Dadang menyatakan penyidik kemungkinan akan menetapkan satu orang sebagai tersangka terlebih dahulu dalam kasus tersebut. “Nanti (disebutkan tersangka-red). Mungkin satu dulu (tersangka ditetapkan-red),” ucapnya.
Sebelumnya, Dadang menyebut baru satu nama dalam KSO PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati (SLS) yang dianggap bertanggungjawab. “Yang baru keliatan saat ini memang baru satu orang. Mungkin satu dulu ditetapkan (tersangka-red), tapi tidak menutupkan kemungkinan lebih dari satu,” beber Dadang.
KSO senilai Rp5,917 miliar itu diperuntukkan kegiatan usaha tambang batubara di Bayah, Kabupaten Lebak. Kontrak kerja itu berlaku selama setahun atau berakhir pada 28 Oktober 2016. Hingga kontrak berakhir, modal PT BGD Rp5,917 miliar tak kunjung dikembalikan oleh PT SLS.
Selain itu pemberian perjanjian modal kerja atau PPMK tersebut dinilai tidak sesuai aturan. Sebab, PT BGD selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten yang bergerak pada holding company dalam standar operasional prosedur (SOP)-nya tidak mengatur PPMK. Namun, Direktur Utama PT BGD saat itu Franklin P Nelwan tetap menyetujuinya.
Penyidik telah memeriksa puluhan saksi terkait kasus tersebut. Mereka dimintai keterangan terkait KSO tersebut. Barang bukti transfer uang juga telah disita penyidik terkait KSO tersebut. Seperti transfer PT BGD kepada PT SLS tertanggal 3 November 2015 senilai Rp1,420 miliar. Kemudian bukti transfer pada 6 November 2015 senilai Rp1,7 miliar untuk biaya kapal. Lalu, bukti transfer kepada seorang berinisial IL senilai Rp1,5 miliar pada 24 November 2015. Selain bukti transfer, penyidik juga menyita fotokopi legalisasi anggaran dasar PT BGD dan fotokopi legalisir keputusan direksi PT BGD.
Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian keuangan negara akibat KSO ini mencapai Rp5,2 miliar. (mg05/nda/ags)
