SERANG – Bagi masyarakat Banten yang mendaftar haji tahun ini, harus menunggu antrean selama 20 hingga 21 tahun. Artinya, bila mendaftar tahun ini, berangkatnya sekira tahun 2039 atau 2040.
Tingginya animo masyarakat memang tidak sebanding dengan kuota haji yang terbatas. Saat ini warga Banten yang sudah mendaftar haji mencapai 200 ribu orang. Sedangkan kuota yang diberikan pemerintah untuk Provinsi Banten kurang dari sepuluh ribu orang per tahun.
Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Provinsi Banten Mahdum Bachtiar menjelaskan, untuk 2019 Banten mendapatkan kuota sebanyak 9.745 orang. “Semula kuota haji Provinsi Banten hanya 9.420 orang. Namun, dapat tambahan sebanyak 325 orang sehingga total menjadi 9.745 orang,” jelasnya, kemarin.
Di Banten, kata Mahdum, antrean paling panjang terjadi di Kabupaten Tangerang. Hal itu lantaran jumlah pendaftar di daerah tersebut yang paling banyak. “Sekarang ada kebijakan pembatasan usia untuk mendaftar haji, minimal 12 tahun. Sementara batas maksimal tidak ada,” tegasnya.
Berdasarkan data Kementerian Agama RI, waktu tunggu antrean haji tiap provinsi berbeda. Tahun ini waktu tunggu paling pendek berkisar 11 tahun, yakni terdapat di Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Maluku. Sementara waktu dengan durasi paling lama adalah 39 tahun, yaitu di Sulawesi Selatan.
“Penyebab utama antrean panjang karena besarnya animo calon jamaah haji di suatu provinsi. Sementara kuota per-provinsi dibatasi satu per seribu ( satu per mil) dari jumlah muslim di suatu daerah,” jelas Mahdum.
Sementara Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tangerang Badri Hasun mengatakan, jumlah jamaah haji tahun ini sebanyak 2.389 orang. Jumlah itu menurun dibandingkan tahun lalu sebanyak 2.450 orang. Meski begitu, jumlah tersebut masih terbanyak dibandingan kabupaten kota lain di Provinsi Banten.
“Banyaknya jumlah jamaah ini disebabkan antusias masyarakat Kabupaten Tangerang yang tinggi. Kualitas keimanan mereka cukup baik sehingga ingin menggunakan hartanya untuk ibadah haji,” katanya.
Badri menerangkan, masyarakat yang ingin berangkat ibadah haji harus menunggu antrean hingga 20 tahun. Sedangkan jamaah yang daftar melalui program ongkos naik haji (ONH) plus juga mengantre lima tahun. “Di setiap biro travel waktunya berbeda, tetapi harus mengantre minimal lima tahun, tidak ada yang kurang dari itu,” terangnya.
Terbatasnya kuota haji, kata Badri, lantaran tempat wukuf di Padang Arafah juga terbatas. Demikian juga tempat mabit di Muzdalifah yang terbatas. Dengan kapasitas yang terbatas, kemudian keluar kebijakan mewajibkan seluruh negara untuk membatasi jumlah jamaah sesuai dengan kuota yang telah ditentukan.
“Sebagai salah satu solusi diharapkan masyarakat yang sudah melakukan ibadah haji cukup satu kali saja sehingga bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat yang lain,” tuturnya. (den/air/ira)
