SERANG – Berkas perkara dugaan korupsi kerja sama operasional (KSO) PT Banten Global Development (BGD) tahun 2015 telah dilengkapi. Penetapan tersangka dugaan korupsi senilai Rp5,917 miliar itu dipastikan dilakukan pekan depan.
“Paling lambat minggu depan (penetapan tersangka-red). Kami tinggal sampaikan (hasil gelar-red) kepada Kabag Wasidik (Ajun Komisaris Besar Polisi Dadang Herli-red),” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten Komisaris Polisi (Kompol) Doffie Fahlevi Sanjaya, Rabu (7/8).
Senin (5/8) lalu, penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten telah melakukan gelar perkara. Setelah pemaparan, penyidik menilai materi perkara perlu dilengkapi. Sehingga, penetapan tersangka ditunda.
Kemarin (7/8), penyidik kembali melakukan gelar perkara. Namun, gelar perkara internal penyidik itu tidak mengagendakan penetapan tersangka. Penyidik hanya menilai kelengkapan berkas perkara. “Sudah dilengkapi, insya Allah enggak ada lagi (catatan-red),” kata Doffie.
Sementara, Kabag Wasidik Ditreskrimsus Polda Banten AKBP Dadang Herli Saputra mengakui, penyidik telah melaksanakan gelar perkara internal. “Belum (ditetapkan-red), saya lagi ada kegiatan di luar,” kata Dadang melalui pesan WhatsApp.
Dadang sebelumnya menegaskan, penyidik berencana menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam KSO PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati (SLS) itu. “Nanti (disebutkan tersangka-red). Mungkin satu dulu (tersangka ditetapkan-red),” ucapnya.
Calon tersangka tersebut dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas KSO yang diduga fiktif tersebut. “Yang baru kelihatan saat ini memang baru satu orang. Mungkin satu dulu ditetapkan, tapi tidak menutupkan kemungkinan lebih dari satu, tergantung nanti hasil gelar perkara seperti apa,” kata Dadang.
KSO senilai Rp5,917 miliar itu diperuntukkan kegiatan usaha tambang batu bara di Bayah, Kabupaten Lebak. Kontrak kerja itu berlaku selama setahun atau berakhir pada 28 Oktober 2016. Hingga kontrak berakhir, modal PT BGD Rp5,917 miliar tak kunjung dikembalikan oleh PT SLS.
Selain itu, pemberian perjanjian modal kerja atau PPMK tersebut dinilai tidak sesuai aturan. Sebab, PT BGD selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten yang bergerak pada holding company dalam standar operasional prosedur (SOP)-nya tidak mengatur PPMK. Namun, Direktur Utama PT BGD saat itu Franklin P Nelwan tetap menyetujuinya.
Penyidik telah memeriksa puluhan saksi terkait kasus tersebut. Mereka dimintai keterangan terkait KSO tersebut. Barang bukti transfer uang juga telah disita penyidik terkait KSO tersebut. Seperti transfer PT BGD kepada PT SLS tertanggal 3 November 2015 senilai Rp1,420 miliar. Kemudian bukti transfer pada 6 November 2015 senilai Rp1,7 miliar untuk biaya kapal. Lalu, bukti transfer kepada seorang berinisial IL senilai Rp1,5 miliar pada 24 November 2015.
Selain bukti transfer, penyidik juga menyita fotokopi legalisasi anggaran dasar PT BGD dan fotokopi legalisir keputusan direksi PT BGD. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian keuangan negara akibat KSO itu mencapai Rp5,2 miliar. (mg05/nda/ira)
