SERANG – Sekda Banten Al Muktabar memimpin langsung rapat konsolidasi Dinas Kesehatan (Dinkes) provinsi dan kabupaten kota bersama pimpinan 21 rumah sakit yang terancam turun kelas di Provinsi Banten.
Konsolidasi dilakukan Pemprov sebelum 21 rumah sakit menyampaikan sanggahan atau klarifikasi terhadap rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menurunkan akreditasi 21 rumah sakit, baik milik pemerintah daerah maupun rumah sakit swasta.
Menurut Al Muktabar, secara umum 21 rumah sakit yang terancam turun kelas telah melengkapi dokumen untuk mempertahankan akreditasinya. “Semua rumah sakit sudah memperbaiki datanya untuk mengantisipasi turun kelas, saya review lagi semua data dan dokumennya sebelum dilaporkan ke Kemenkes,” kata Al Muktabar kepada wartawan seusai rapat konsolidasi di Aula Setda Pemprov Banten, Rabu (7/8).
Al melanjutkan, semua perbaikan data yang dilakukan rumah sakit menggunakan data before (sebelum) dan after (sesudah). Selanjutnya, seluruh data yang dilengkapi oleh rumah sakit akan dikomunikasikan kembali ke Kemenkes sebagai bahan pertimbangan akhir. “Keputusan akhir apakah tetap naik atau turun kelas, akan diumumkan Kemenkes pada 26 Agustus 2019 mendatang,” tutur Al.
Ia menegaskan, Pemprov Banten akan memperjuangkan 21 rumah sakit tidak mengalami penurunan kelas. Oleh karena itu, Gubernur menugaskan dirinya untuk memanfaatkan masa sanggah yang diberikan Kemenkes terhadap 21 rumah sakit di Banten. “Keputusan penurunan kelas belum final, ini upaya kita. Semua rumah sakit di Banten baik negeri maupun swasta jangan sampai turun kelas. Kita inginnya malah naik kelas,” ungkap Al.
Dikatakan Al, semua pimpinan rumah sakit di Banten sepakat untuk menolak turun kelas. Cara menolaknya dengan memberikan dokumen lengkap pada Kemenkes. “Saya minta pihak rumah sakit dan Dinkes Banten, kabupaten dan kota untuk terus berkolaborasi dalam proses ini. Harapannya untuk mempertahankan apa yang sudah kita dapat sebelumnya. Tentu ini hubungannya dengan pemerintah adalah terlayaninya masyarakat dengan layanan yang berkualitas,” ujar Al lagi.
Al optimistis bila Pemprov bisa meyakinkan Kemenkes, segala kekurangan dari sisi dokumen maupun SDM telah dilengkapi sesuai aturan yang berlaku. “Saya optimistis ini kan hak kita untuk klarifikasi. Kita nanti konsultasi langsung ke Jakarta,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama RS dr. Sitanala Tangerang, Ali Muchtar mengungkapkan, kebijakan Kemenkes untuk menurunkan kelas di 21 rumah sakit di Banten belum final sehingga pihak rumah sakit punya kesempatan melakukan perbaikan dokumen. “Tadi semua pimpinan rumah sakit yang hadir kompak untuk mencegah penurunan kelas. Pemprov Banten dipimpin Pak Sekda juga akan membantu kami semua, bukan hanya membantu rumah sakit milik pemda saja,” katanya.
Ali mengakui, rumah sakit yang dipimpinnya masuk dalam daftar 21 rumah sakit yang terancam diturunkan kelasnya oleh Kemenkes. “Peralatan medis dan SDM menjadi salah satu pertimbangan Kemenkes dalam menurunkan kelas rumah sakit. Makanya kami perlu melengkapi dokumen, jangan sampai datanya berbeda antara dokumen Kemenkes dengan manajemen rumah sakit,” tuturnya. (den/ags)
