SERANG – Pemprov Banten belum memastikan adanya penambahan bantuan keuangan (Bankeu) dalam APBD Perubahan 2019. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten Al Muktabar kepada wartawan, Kamis (8/8).

Al Muktabar yang juga Ketua TAPD membenarkan bila TAPD dan Banggar DPRD Banten telah menyepakati KUPA PPAS Perubahan APBD 2019. Namun terkait usulan penambahan bankeu kabupaten kota, ia enggan memastikannya. “Selanjutnya akan disampaikan nota pengantar RAPBD Perubahan 2019 ke DPRD,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, pos anggaran bankeu untuk delapan kabupaten kota dalam APBD 2019 sudah ideal sesuai kemampuan anggaran provinsi sebesar Rp365 miliar. “Dananya hanya segitu, ya kita bagi-bagi saja. Kan bankeu bukan kewajiban mutlak. Provinsi memprioritaskan urusan wajib yang jadi kewenangan provinsi,” tegas WH.

Diketahui sebelumnya, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah meminta Pemprov Banten menambah bantuan keuangan (bankeu) untuk delapan kabupaten kota dalam APBD Perubahan 2019. Hal itu diungkapkan Asep sebelum Pemprov Banten melalui Gubernur Wahidin Halim menyampaikan nota pengantar Raperda Perubahan APBD 2019 ke DPRD Banten. “Masa bakti DPRD Banten 2014-2019 akan berakhir awal September, kami ingin memperjuangkan aspirasi kabupaten kota yang menginginkan ada penambahan bankeu dalam perubahan APBD 2019,” katanya. (Deni S/RBG)