PANDEGLANG – Serapan anggaran di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Pandeglang hingga semester pertama ini masih rendah, yakni di bawah 50 persen. Persoalan ini terjadi, diduga akibat adanya keterlambatan tender proyek di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa.
Pelaksana harian (Plh) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang Iskandar mengakui belum optimalnya serapan anggaran di semua OPD tersebut. “Keseluruhan baru di angka 40 persen dan mulai beranjak naik walaupun tidak signifikan. Memang ada beberapa kendala dan itu urusan teknis, urusan OPD. Saya kejar bersama OPD lain, karena harus ada sinergitas antar OPD, belum sampai 50 persen,” katanya kepada Radar Banten, kemarin.
Iskandar mengaku, meski serapan anggaran secara keseluruhan masih rendah. Namun, bagi kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah di atas 50 persen. “Untuk DAK sudah capaian yang melampaui tahapan dan tinggal tahapan berikutnya, kalau Bankeu (bantuan keuangan-red) masih rendah. Kita targetkan di Agustus ini serapan anggaran kita bisa terus membaik,” katanya.
Menurut Iskandar, ada beberapa persoalan yang menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran tersebut, khususnya akibat keterlambatan tender proyek di beberapa OPD. “Pasti berpengaruh, gagal pengaruh. Apabila sudah lelang kemudian sudah terkontrak kita input ke aplikasi, nanti akan muncul nilai kontrak dan berapa yang dibayarkan. Kalau gagal lelang tidak kita input,” katanya.
Iskandar mengaku, persoalan tersebut bisa diatasi, apabila aturan atau landasan penggunaan anggaran bisa dikeluarkan tepat waktu. “Karena memang kendala ada di tingkat atas, juklak (petunjuk pelaksana-red) dan juknis (petunjuk teknis-red) kadang terlambat, dan dasar kami starting adalah alas hukum yang jelas, kalau kita paksa lakukan kita takut salah juga,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua I DPRD Pandeglang Erin Fabiana menyarankan agar rendahnya serapan anggaran segera diselesaikan. Selain itu, kata dia, tidak terulang di tahun berikutnya, karena sangat berdampak terhadap hasil pembangunan dan menjadi beban daerah.
“Jangan sampai, persoalan yang terjadi setiap tahun ini tidak ada solusinya. Harus segera dicarikan solusi, agar tidak menjadi beban bagi daerah. Karena, rendahnya serapan anggaran ini juga berpengaruh terhadap ketercapaian visi dan misi Bupati Pandeglang,” katanya. (dib/zis)
