SERANG – Sebanyak 40 persen kawasan kumuh di Provinsi Banten berada di Kota Serang. Kondisi ini diakui Walikota Serang Syafrudin masih menjadi persoalan di wilayahnya. Masalah tersebut juga menjadi sorotan kepemimpinannya bersama Wakil Walikota Subadri Ushuludin yang dilantik pada 5 Desember 2018.
Ia mengaku telah menyiapkan beberapa program yang saat ini desainnya sedang dalam proses pembahasan. Program itu akan dilakukan untuk melakukan pengentasan kekumuhan pada tujuh titik wilayah. “Ada tujuh titik yang harus kita selesaikan yang saat ini kita buat desainnya sehingga 2020 akan action,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/8).
Syafrudin tidak menyebutkan detail tujuh lokasi tersebut. Namun dalam beberapa kesempatan, titik lokasi kumuh terluas terjadi di Kecamatan Kasemen.
Pria yang mengawali karirnya sebagai birokrat ini mengaku telah menyiapkan anggaran lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. “Kawasan kumuh kita sudah dibicarakan di KUA PPS baik di perubahan dan murni untuk penataan kawasan kumuh,” cetusnya.
Selain kekumuhan kawasan, persoalan persampahan juga disinggung Syafrudin sebagai salah satu masalah krusial di Kota Serang. Bahkan sarana dan prasarana yang masih menjadi kelemahan dalam mengatasinya.
Kendati demikian, belum lama ini Pemkot Serang telah melakukan studi banding ke Kota Klungkung Bali. Kata dia, persoalan sampah di Klungkung sama dengan Kota Serang. “Di sana TPA-nya sudah penuh,” katanya.
Kata Syafrudin, hasil yang bisa diadopsi adalah inovasi penanganan sampah dengan menyediakan TPS di masing-masing RW atau kelurahan ditunjang dengan mesin pengolahan. “Jadi tidak harus dibuang di TPA, tapi di TPS-TPS yang ada dengan mesin pengelolaan yang mesinnya dibeli di Bandung dengan biaya sekira Rp80-an juta,” katanya.
Sampah-sampah tersebut didaur ulang untuk menjadi beberapa produk. Mulai dari pupuk organik, briket dan kerajinan tangan. “Semuanya dikelola masyarakat di TPS masing-masing. Ini inovasi yang bisa kita adopsi,” katanya. (ken/air/ags)
