SERANG – Seluruh rumah sakit (RS) di Banten yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk turun kelas sudah menyerahkan berkas sanggahan. Kini, nasib mereka tinggal menunggu keputusan Kemenkes pekan depan.

Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Banten dr Drajat Ahmad Putra mengungkapkan, kemarin adalah hari terakhir masa sanggahan terhadap rekomendasi Kemenkes. “Satu minggu diproses di Kemenkes. Hasilnya minggu depan,” ujar Drajat, Senin (12/8).

Drajat mengatakan, sarana dan prasarana serta alat kesehatan dulu memang belum diunggah. Namun, saat ini dipenuhi nomor registernya dan diunggah semua yang belum diunggah.

Ia berharap, dengan sudah diunggahnya beberapa indikator itu maka rekomendasi untuk turun kelas tidak dilakukan. “Insya Allah kami optimistis,” tuturnya.

Diketahui, sebanyak 21 RS di Banten yang tersebar di enam kabupaten/kota direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk turun kelas atau tipe. Rekomendasi tersebut tertuang dalam surat nomor HK.04.01/I/2963/2019 yang ditujukan kepada gubernur, walikota, bupati tertanggal 15 Juli lalu. Tak hanya di Banten, penurunan kelas atau tipe ini juga terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Akibat rekomendasi tersebut, Banten terancam tak memiliki RS tipe B yang dapat menampung pelayanan rujukan dari RS kabupaten/kota. Dalam surat tersebut diungkapkan, review kelas rumah sakit dilakukan berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Sementara itu, Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, seluruh RS memenuhi parameter. “Jadi kami menggunakan metode before and after. Sebelumnya kami review seperti apa sehingga kita menurun. Dan after-nya kita lengkapi lagi dan terukur secara kuantitatif. Dan itu ada tanda-tanda meningkatnya,” ujar Al.

Ia mengaku selama ini kekurangan yang masih dimiliki RS di Banten secara umum adalah masalah administratif dan teknis. Misalnya kelengkapan dokter, alat kesehatan, dan sumber daya manusia.Kata dia, 26 Agustus nanti, hasil terakhir untuk rekomendasi itu akan dikeluarkan Kemenkes. Sebelum itu, ia mengaku akan berkomunikasi lagi dengan pemerintah pusat. “Kita satu-satunya provinsi yang mencoba melakukan langkah bersama agar tidak terdegradasi sehingga mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat,” tutur Al. (nna/air/ags)