PANDEGLANG – Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020 diprediksi bakal berkurang. Hal itu terjadi karena Kabupaten Pandeglang telah lepas dari predikat daerah kabupaten tertinggal.
Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang Sunarto mengakui kemungkinan adanya pengurangan dana tersebut. Namun, dia mengaku, belum bisa memastikan besaran uang yang akan dipangkas oleh Pemerintah Pusat tersebut. “Kemungkinan berkurang iya, tetapi untuk besarannya belum tahu juga, karena nanti bagaimana keputusan Pusat,” katanya kepada Radar Banten, Kamis (15/8).
Menurut Sunarto, pengurangan dana bantuan itu karena Kabupaten Pandeglang dinilai sudah menjadi daerah berkembang dan bisa mengelola pembangunan secara mandiri. “Secara otomatis bantuan untuk daerah akan berkurang, normalnya seperti itu. Karena dana bantuan yang semula untuk pembangunan daerah bisa berkurang, karena kan sudah tidak menjadi daerah tertinggal lagi,” katanya.
Kata Sunarto, untuk menutupi terjadinya defisit anggaran pada tahun depan, Pemkab sedang berupaya mengoptimalkan penarikan pendapatan dari berbagai sektor. “Intinya kita optimalkan pendapatan kita, agar bisa menutup atau menambah anggaran pembangunan kita. Mengenai hal lain, kita serahkan saja kepada Pemerintah Pusat. Tetapi syukur-syukur tidak ada pengurangan anggaran,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banang) DPRD Pandeglang Duriat menyarankan agar Pemkab Pandeglang segera melakukan antisipasi pengurangan anggaran tersebut, agar tidak mengganggu terhadap program kerja yang telah direncanakan.
“Harus segera mencari solusi untuk persoalan itu, karena kalau tidak ada solusinya, kita bisa repot. Selain mengoptimalkan penarikan retribusi, Pemkab juga harus bisa membuat program kerja prioritas dan tepat sasaran,” katanya. (dib/zis)
