SERANG – Sebanyak 145 anak Banten menjadi korban kekerasan. Angka itu berdasarkan data yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten yang didapat dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI.
Dalam website DP3AKKB Provinsi Banten, 145 kasus kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi di Kota Tangerang Selatan yakni 28 kasus. Kemudian disusul Kabupaten Serang 22 kasus, Kabupaten Tangerang 21 kasus, Kota Cilegon 19 kasus, serta Kabupaten Lebak dan Pandeglang masing-masing 16 kasus. Berikutnya, Kota Tangerang 14 kasus dan Kota Serang sembilan kasus.
Kepala DP3AKKB Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina mengakui kasus kekerasan masih ada di Banten karena sulit hilang. “Kalau hitungan kami, signifikan antara pembentukan kelembagaan dengan penanganan,” ujar Nina usai peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Banten di Plaza Aspirasi, KP3B, Kota Serang, Rabu (21/8).
Nina mengatakan, pihaknya sudah membentuk perlindungan anak terpadu berbasis bermasyarakat yang sekarang jumlahnya hampir 380 unit di seluruh kabupaten/kota. Idealnya, satu desa/kelurahan satu, tapi proses pembentukkan ini masih berlanjut.
Kata dia, pencegahan terhadap kekerasan anak dapat dilakukan melalui kampanye sosialisasi dan pemberitahuan. “Contoh untuk pencegahan. Alun-alun saja, remang-remang potensi. Pencegahannya beli lampu agar terang,” terangnya.
Selain kasus kekerasan, Nina mengatakan, ada banyak permasalahan yang dihadapi anak saat ini. Misalnya, stunting dan rokok. “Mari kita menghitung. Anggaran yang masuk dari reklame rokok berapa, berapa anggaran yang dikeluarkan untuk kesehatan akibat rokok. Kalau lebih besar untuk kesehatan maka bisa diambil kebijakan. Berdasarkan informasi dari pusat yang sudah survei, pengeluaran untuk kesehatan lebih banyak akibat rokok,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, Pemprov Banten dengan segala upaya dan kebijakan yang ada untuk menjadikan Banten sebagai Provinsi Layak Anak. Banten sendiri telah berhasil meraih penghargaan sebagai Provinsi Pelopor Layak Anak dari KemenPPPA. Bahkan, seluruh kabupaten/kota di Banten juga sudah mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten/kota layak anak. “Untuk itu, harus dipertahankan untuk menjadi komitmen kita bersama termasuk keluarga dan orangtua untuk memberikan pola asuh yang baik,” tuturnya.
Andika juga menekankan pentingnya literasi digital dilakukan para orangtua kepada putra-putrinya di rumah. Itu tak lain, sebagai langkah preventif terhadap dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari kebiasaan anak-anak di era sekarang yang sudah akrab dengan internet sejak masa kanak-kanak. Ia menyebut, sebuah penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 12 persen dari anak-anak telah mengenal internet pada usia lima tahun.
Kata dia, pola asuh keluarga sangat mempengaruhi anak. Pemprov berupaya menjadikan Banten sebagai daerah yang berkontribusi memberikan sarana tumbuh kembang yang baik bagi anak. “Ketahanan keluarga menjadi utama. Menjadi landasan dasar untuk keluarga membentuk pola pikir anak,” ujar Andika. (nna/air/ags)
