SERANG – DPRD Kabupaten Serang mendukung sikap warga yang menolak aktivitas penambangan di wilayah Bojonegera-Puloampel. Terutama, penambang yang mengeruk kaki Gunung Santri agar diberikan sanksi tegas.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Serang Muhsinin saat ditemui Radar Banten di ruang kerjanya, Kamis (29/8). Muhsinin mendukung aspirasi warga yang menolak aktivitas penambangan di wilayah Kecamatan Bojonegera-Puloampel.
“Ya kita ikut warga saja (menolak penambangan-red). Saya mendukung langkah-langkah warga (menolak penambangan-red),” tegas politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu.
Wakil Rakyat dari daerah pemilihan (dapil) lima itu juga menilai, penambangan di dua kecamatan tersebut sangat merugikan warga. Menurutnya, pendapatan asli daerah (PAD) yang didapat dari penambangan tak setimpal dengan kerugian alam.
“Seharusnya tidak ada tambang itu (penambangan-red), apalagi Gunung Santri yang jelas-jelas ada cagar budayanya,” pintanya.
Kendati demikian, Muhsinin mengaku, tidak bisa berbuat apa-apa karena terbatas kewenangan melakukan pengawasan aktivitas tambang karena perizinannya sudah diserahkan kepada Pemprov Banten. “Harusnya disisir itu sama Pemprov, izinnya bagaimana,” sarannya.
Menurut Muhsinin, persoalan pertambangan di dua kecamatan tersebut menjadi persoalan bersama. “Selain lembaga legislatif dan pemerintah, peran warga juga untuk mengawasi,” tandasnya.
Sementara aktivis lingkungan asal Kecamatan Bojonegara Hilmi Yahya mengungkapkan, yang dikeruk tidak hanya Gunung Santri, melainkan beberapa gunung dan bukit lainnya di wilayah Bojonegara dan Puloampel. Di antaranya Gunung Lempuyang dan Gunung Sergati. “Semoga enggak ada pengerukan lagi supaya cagar budaya dan ekosistem tetap terjaga,” harapnya.
Pihaknya berencana berkirim surat permohonan penutupan tambang ilegal di Kecamatan Bojonegara dan Puloampel kepada bupati Serang dan gubernur Banten.
“Kita akan minta Pemprov berikan sanksi tegas kepada perusahaan tambang ilegal,” ungkapnya.
Jika surat permohonan penutupan tambang ilegal tidak direspons, Hilmi mengancam, pihaknya akan menggelar demo besar-besaran bersama warga Bojonegara dan Puloampel. “Kalau surat permohonan ditolak, kita akan demo besar-besaran,” ancamnya. (jek-mg06/zai/ira)











