SERANG – Pembangunan di Provinsi Banten dinilai masih perlu percepatan. Sejumlah anggota DPRD Banten yang baru saja dilantik kemarin (2/9) beranggapan jika progres pembangunan di era kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy lambat dan butuh pemerataan.
Dari daerah pemilihan Kabupaten Serang, anggota DPRD Banten Gembong R Sumedi meminta agar ada percepatan pembangunan lima tahun ke depan yang dilakukan Pemprov Banten. Terutama pembangunan bidang layanan dasar. “Selama lima tahun terakhir, hal-hal mendasar masih menjadi pekerjaan rumah Pemprov Banten. Seperti pendidikan, kesehataan, dan infrastruktur. Di bidang pendidikan misalnya masalah guru honorer masih belum terselesaikan,” ungkap Gembong kepada Radar Banten, Senin (2/9).
Sekjen DPW PKS Banten ini menambahkan, bidang kesehatan juga masih banyak persoalan, di antaranya masalah kenaikan iuran BPJS yang harus segera dipikirkan subsidinya. “Yang paling ditunggu masyarakat adalah pembangunan infrastruktur jalan, dimana sejumlah ruas jalan kabupaten yang sudah ditingkatkan menjadi jalan provinsi, namun pembangunannya kurang diprioritaskan,” tegasnya.
Dewan baru dapil Kota Serang, Furtasan Ali Yusuf menambahkan, selama ini pembangunan di Kota Serang masih belum sesuai harapan masyarakat. Untuk itu dirinya bertekad mendorong Pemprov agar ikut membangun Kota Serang. “Kota Serang kan ibukota provinsi, wajahnya Banten. Tapi selama ini pembangunannya belum merata. Masih banyak jalan di Kota Serang yang rusak, ini butuh bantuan dari provinsi,” ungkapnya.
Selama ini, lanjut politikus NasDem ini, kawasan permukiman kumuh di Kota Serang masih belum terentaskan, sehingga warga miskin semakin jauh dari kehidupan yang layak. “Pemprov Banten kita dorong agar menambah bantuan keuangan ke Kota Serang, sehingga percepatan pembangunan semakin nampak nyata,” tegasnya.
Pernyataan Furtasan diamini anggota DPRD Provinsi Banten dari dapil Kota Serang Teguh Ista’al. Menurutnya, banyak kekurangan yang harus diperbaiki di Banten. “Kita paham kualitas pembangunan di Banten sudah cukup meningkat, tapi sebaiknya kita tingkatkan dan dilakukan pemerataan pembangunan,” ujar politikus Partai Golkar ini.
Pria yang merupakan wajah baru di parlemen ini mengatakan, Kota Serang adalah Ibukota Provinsi Banten dan merupakan etalase Tanah Jawara ini. Untuk itu, sebagai wakil rakyat dari Kota Serang, ia mengatakan, dengan amanah yang diterimanya maka ia akan berjuang untuk kemajuan Kota Serang. “Saya juga akan berusaha untuk menampung aspirasi masyarakat,” tuturnya.
Selama ini, kebijakan anggaran lewat bantuan keuangan kepada Pemerintah Kota Cilegon dianggap belum mampu membawa pemerataan pembangunan. Dewan baru dapil Kota Cilegon Dede Rohana menyatakan, ke depan setelah dilantik dirinya akan mencoba menyampaikan kebutuhan apa saja yang diperlukan Pemkot Cilegon terkait anggaran dari bantuan keuangan. “Saya akan ketemu dulu sama Walikota Cilegon (Edi Ariadi-red), setelah itu baru perjuangkan anggarannya melalui Dewan dan eksekutif,” ungkapnya.
Sementara Syihabudin Sidik, anggota DPRD Banten dapil Cilegon lainnya mengaku, dirinya akan bertugas di Komisi V bidang kesejahteraan, untuk mendorong Pemprov mengoptimalkan program layanan dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Tujuan utama dari pembangunan adalah menyejahterakan masyarakat. Meskipun tidak mudah merealisasikannya, insya Allah saya akan mendorong Pemprov melakukan percepatan pembangunan di delapan kabupaten/kota,” kata politikus Gerindra ini.
Terpisah, Dewan baru dapil Kabupaten Tangerang, Agus Supriyatna mengungkapkan, Provinsi Banten satu bulan lagi (4 Oktober) genap berusia 19 tahun, namun masih banyak harapan masyarakat Banten yang belum diwujudkan pemerintah. “Tentu saja kita akan dorong perbaikan tata kelola pemerintahannya dulu, makanya saya akan berjuang di Komisi I bidang pemerintahan,” katanya.
Mantan ketua KPU Banten yang kini jadi politikus Gerindra menambahkan, pembangunan SDM sama pentingnya dengan pembangunan fisik, untuk itu dirinya akan mendorong agar Pemprov melakukan pembangunan yang seimbang dan merata. “Paling penting adalah pemerataan pembangunan, kabupaten dan kota harus sama-sama diperhatikan,” ungkapnya.
Pentingnya percepatan pembangunan juga disuarakan Dewan baru dari dapil Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang.
Ketua DPRD Banten sementara, Andra Soni yang merupakan Dewan dapil Kota Tangerang menegaskan, Dewan akan meningkatkan sinergitas dengan Pemprov Banten agar pembangunan tidak salah arah. “Masukan dari para tokoh Banten, termasuk dari mahasiswa akan kita jadikan bahan untuk mendorong Pemprov agar melakukan akselerasi pembangunan di semua bidang,” ungkapnya.
Jika suara para politisi DPRD Banten meminta percepatan pembangunan kepada eksekutif, sejumlah tokoh Banten justru meminta para anggota Dewan yang baru dilantik agar fokus bekerja. Mantan wakil gubernur Banten HM Masduki mengingatkan, 85 anggota DPRD Banten yang baru dilantik untuk meluruskan semangat dan niatnya mempercepat agenda pembangunan di Provinsi Banten, dengan menjadikan kejujuran sebagai modal utama.
“Selamat buat anggota DPRD Banten yang sudah dilantik. Semoga semangat membangun untuk masyarakat Banten tidak hanya di tahun pertama, tapi hingga lima tahun ke depan,” kata Masduki usai menghadiri prosesi pelantikan.
Masduki menuturkan, modal utama untuk keberhasilan percepatan pembangunan adalah kejujuran. Dengan begitu para wakil rakyat tidak lagi mementingkan pribadi dan partainya. “Tidak ada korupsi pribadi dan kelompok, hapuskan korupsi dari diri sendiri dan kelompok. Bersih tata pikir bersih tata bicara, bersih tatalaku. Insya Allah Banten akan lebih baik,” pesan Masduki yang kini menjabat sebagai Ketua Kwarda Banten.
Mantan rektor Untirta Prof Sholeh Hidayat juga mengharapkan anggota Dewan yang baru, untuk memberikan dukungan dalam penganggaran layanan dasar masyarakat, utamanya pembangunan bidang pendidikan. “DPRD Banten sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, harus mendorong Pemprov agar memperpendek kesenjangan antara Banten Utara dan Selatan. Terutama bidang pendidikan sehingga bisa mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang bermuara kepada pemenuhan kesejahteraan masyarakat,” pintanya.
Sementara itu, salah satu tokoh pendiri Provinsi Banten H Mardini meminta anggota Dewan baru menggagas perda yang memudahkan masyarakat Banten mendapatkan lapangan kerja. Sebab tingginya angka pengangguran di Banten menjadi beban pemerintah dalam melakukan akselerasi pembangunan di Banten. “Kita juga minta dewan baru lebih fokus mengawasi penggunaan anggaran eksekutif jangan sampai ada yang bocor serta berani mengingatkan Gubernur dan jajarannya untuk melaksanakan program yang prorakyat,” tutur Mardini. (den-nna/air/ags)
