SERANG – Pemprov Banten mulai tahun ini membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) baru bernama PT Agrobisnis. Berbeda dengan Bank Banten dan PT Jamkrida, PT Agrobisnis tidak dikelola PT Banten Global Development selaku perusahaan induk.
Direktur Operasional dan Keuangan PT BGD Ahmad Fatoni mengungkapkan, pihaknya tidak mempersoalkan bila PT Agrobisnis langsung dikelola Pemprov Banten. “Kami tentu tidak masalah, semoga BUMD baru bisa bersinergi dengan BGD sebagai BUMD lama,” kata Fatoni kepada Radar Banten, Kamis (5/9).
Secara pengembangan bisnis, Fatoni meyakini bila core bisnis PT Agrobisnis berbeda dengan BGD dan anak perusahaan BGD. Kendati begitu, ia berharap manajemen PT Agrobisnis yang akan dibentuk Pemprov bisa mendukung dan bersinergi sesuai dengan misi BGD.
Terkait penambahan modal untuk BGD, Fatoni mengaku, tidak khawatir akan dialihkan untuk modal awal PT Agrobisnis. “Enggaklah, alokasi anggaran untuk modal BGD dan PT Agrobisnis disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing,” paparnya.
Sebagai perusahaan milik daerah, BGD siap bersaing dengan PT Agrobisnis untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat Banten. “Misi BGD kan menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi dan menjadi pendukung terpenuhinya sandang pangan dan papan masyarakat Banten, bersaing untuk mewujudkan itu,” tegasnya.
Terpisah, Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, pembentukan perusahaan daerah Agrobisnis akan dilakukan tahun ini. “Langkah awal adalah menyusun naskah akademiknya. Pemprov rencananya akan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Bisa dengan UI, bisa juga dengan Untirta,” kata Al.
Ia melanjutkan, sambil menunggu Perda tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Agrobisnis dievaluasi Kemendagri, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) akan segera mengusulkan anggaran Rp50 miliar dalam APBD 2020 yang akan dibahas bersama DPRD Banten periode 2019-2020. “Angkanya sekira Rp50 miliar, karena anggaran 2020 masih diprioritaskan pada pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujarnya.
Sekda menegaskan, BUMD Agrobisnis langsung dikelola oleh Pemprov Banten, nanti akan dikoordinasikan dengan dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta dinas lainnya. “Langsung oleh Pemprov (pengelolaannya), tidak di bawah PT Banten Global Development (BGD),” ungkapnya.
BGD, lanjut Al, tetap fokus pada core bisnisnya. Sementara PT Agrobisnis, core bisnisnya berbeda. “Pengisian SDM BUMD Agrobisnis juga akan merekrut tenaga profesional. Nanti kita buka seleksi,” tegasnya.
Akhir Agustus lalu, DPRD Banten periode 2014-2019 telah mengesahkan Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Agrobisnis. Awal September ini Perda Agrobisnis dalam proses evaluasi Kemendagri. (den/aas/ira)











