LEBAK – Belasan warga Cibadak yang terdampak pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Lebak. Mereka menuntut ganti rugi kepada manajemen PT Wijaya Karya (WIKA) Serang Panimbang memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya terkena tanah urukan jalan tol.
Pantauan Radar Banten di lokasi, masyarakat didampingi aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) Rakyat Peduli Negara Kesatuan Republik Indonesia (RP-NKRI) menyuarakan aspirasi di depan gedung wakil rakyat. Mereka membawa poster yang berisi tuntutan dan kecaman terhadap pelaksana pembangunan jalan tol. Beberapa aktivis LSM melakukan orasi di depan massa. Aksi sendiri mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lebak. Usai berorasi mereka kemudian melakukan audiensi dengan anggota dan pimpinan dewan sementara di ruang paripurna.
Sumaeni, warga Panancangan, Kecamatan Cibadak menyatakan tanahnya di Cisangu, Kecamatan Cibadak, seluas 45 meter persegi tidak bisa lagi digarap. Tanah tersebut terkena urukan tanah jalan tol. Karena itu, dia meminta kepada manajemen PT WIKA Serang Panimbang untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat.
“Iya, lahan kami terkena tanah urukan sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk bercocok tanam,” kata Sumaeni di gedung DPRD Lebak, Rabu (11/9).
Wakil Ketua DPRD Lebak sementara Ucuy Masyhuri berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat Cibadak yang terdampak pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan, yaitu terkait dugaan penyerobotan lahan oleh perusahaan, tanah warga terkena urukan, debu dari aktivitas pembangunan jalan tol, dan rumah warga retak-retak.
“Kami akan segera turun ke lapangan untuk merespons aspirasi tersebut. Jika diperlukan, kita akan panggil manajemen PT WIKA, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” tegas politikus Demokrat ini. (Mastur)
