CILEGON – Selama enam bulan terakhir jumlah penduduk Kota Cilegon bertambah sebanyak 4.582 jiwa. Pertambahan itu dipicu oleh kelahiran bayi dan pindahnya penduduk dari kabupaten dan kota lain.
Berdasarkan data yang dihimpun Radar Banten dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) Kota Cilegon, pada semester dua tahun 2018, data penduduk Kota Cilegon tercatat sebanyak 416.866 orang. Sedangkan pada semester satu tahun ini, jumlahnya bertambah menjadi 421.448 orang.
Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada DKCS Kota Cilegon Abdullah menjelaskan, data tersebut dihimpun dari catatan bayi lahir melalui pembuatan akta kelahiran. Selain itu, juga data surat pindah kedatangan bagi yang berasal dari luar Kota Cilegon.
Ia sendiri tidak bisa merinci berapa banyak jumlah pertambahan penduduk yang berasal dari kelahiran dan datang dari luar kota. Namun, ia memperkirakan perbandingan 70 persen berasal dari kelahiran dan 30 persen dari daerah lain.
“Di sistem sudah ada, cuma perlu pengolahan data untuk verifikasi,” ujar Abdullah di ruang kerjanya, Kamis (12/9).
Jika dibandingkan dengan realitas di lapangan, ia pun memperkirakan jumlah pertambahan penduduk lebih banyak dari yang tercatat pemerintah. Dia menduga banyak pendatang yang enggan mengurus dokumen perpindahan penduduk.
Asumsi lainnya, dari banyaknya jumlah penduduk non permanen yang tinggal di rumah kos atau kontrakan di Kota Cilegon. Mengacu pada hasil pengawasan berkala, banyak warga yang tinggal di Kota Cilegon tetapi tidak memiliki dokumen kependudukan.
Sementara itu, Plt Kepala DKCS Kota Cilegon Hayati Nufus mengimbau warga pendatang untuk mengurus dokumen kependudukan di Kota Cilegon. Selain cepat dan mudah, prosesnya pun tidak dipungut biaya.
“Pelayanan kita dari jam 08.00 WIB sampai 16.00 WIB. Agar bisa terlayani semuanya, untuk pengambilan nomor antrean dibatasi sampai jam 12.00 WIB. Kalau baru ambil antrean di atas jam itu khawatir tidak terlayani akibat panjangnya antrean,” paparnya.
Pembuatan dokumen kependudukan, menurutnya, sangat penting bagi masyarakat. Selain agar terciptanya tertib administrasi, juga untuk mempermudah aktivitas masyarakat dalam mendapatkan sejumlah pelayanan umum. (bam/ibm/ira)
