SERANG – Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten tengah melengkapi berkas perkara tersangka mantan direktur PT Banten Global Development (BGD) Franklin Paul Nelwan. Sejumlah saksi perkara dugaan korupsi kerja sama operasional (KSO) antara PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati (SLS) diperiksa.
“Saksi-saksi kita periksa lagi (untuk berkas perkara-red). Termasuk ahli (auditor-red),” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Rudi Hananto ditemui Radar Banten di kantor Bappeda Banten, Kamis (12/9).
Rudi menyatakan bakal mempercepat proses penyidikan perkara tahun 2015 senilai Rp5,19 miliar itu.
“Itu dalam waktu dekatlah selesai (penyidikan-red). Tersangka nanti dipanggil (diperiksa-red), setelah saksi,” ucap Rudi.
KSO senilai Rp5,917 miliar itu diperuntukkan kegiatan usaha tambang batu bara di Bayah, Kabupaten Lebak. Kontrak kerja itu berlaku selama setahun atau berakhir pada 28 Oktober 2016. Hingga kontrak berakhir, modal PT BGD Rp5,917 miliar tak kunjung dikembalikan oleh PT SLS.
Selain itu, pemberian perjanjian modal kerja atau PPMK tersebut dinilai tidak sesuai aturan. Sebab, PT BGD selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten yang bergerak pada holding company dalam standar operasional prosedur (SOP)-nya tidak mengatur PPMK. Namun, Direktur Utama PT BGD saat itu Franklin P Nelwan tetap menyetujuinya.
Penyidik telah memeriksa puluhan saksi terkait kasus tersebut. Mereka dimintai keterangan terkait KSO tersebut. Barang bukti transfer uang juga telah disita penyidik terkait KSO tersebut. Seperti transfer PT BGD kepada PT SLS tertanggal 3 November 2015 senilai Rp1,420 miliar. Kemudian bukti transfer pada 6 November 2015 senilai Rp1,7 miliar untuk biaya kapal. Lalu, bukti transfer kepada seorang berinisial IL senilai Rp1,5 miliar pada 24 November 2015.
Selain bukti transfer, penyidik juga menyita fotokopi legalisasi anggaran dasar PT BGD dan fotokopi legalisasi keputusan direksi PT BGD. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian keuangan negara akibat KSO itu mencapai Rp5,2 miliar. (nda/ira)
