SERANG – Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Serang pada APBD 2020 diproyeksi sebesar Rp189 miliar. Jumlah ini meningkat Rp13 miliar dari APBD Perubahan 2019 sebesar Rp176 miliar.
Berdasarkan draf rancangan APBD 2020, PAD bersumber dari pajak daerah Rp148 miliar, pendapat retribusi daerah Rp13,1 miliar, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp22,4 miliar. Sementara proyeksi pendapatan Rp1,07 triliun, ditambahnya dari dana perimbangan Rp753 miliar dan pendapatan lain-lain yang sah Rp132 miliar.
Walikota Serang Syafrudin mengatakan, optimalisasi pendapatan daerah pada RAPBD 2020 menjadi perhatian Pemkot Serang. Meningkatkan PAD, pihaknya mengambil beberapa kebijakan. “Salah satunya evaluasi terhadap tarif pajak dan retribusi,” katanya usai paripurna jawaban Walikota atas pemandangan umum fraksi-fraksi di Gedung DPRD Kota Serang, Senin (16/9).
Selain itu, melakukan peninjauan ulang terhadap beberapa kerja sama pengelolaan aset dan membuka kerja sama memanfaatkan aset lainnya. “Terakhir melakukan diversifikasi (perluasan atau penganekaragaman-red) pelayanan publik yang dapat meningkatkan retribusi daerah,” ujar Syafrudin.
Kata dia, Pemkot berkomitmen belanja daerah 2020 diarahkan untuk mendanai urusan pemerintah wajib. Mulai dari pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan rakyat. Lalu, ketenteraman dan ketertiban serta sosial. “Penganggaran belanja wajib tersebut dialokasikan pada program dan kegiatan OPD terkait,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, lanjut Syafrudin, Pemkot terus berupaya agar hasil pembangunan sesuai yang diharapkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Terutama pembangunan untuk pelayanan dasar kepada masyarakat. “Misalnya puskesmas, sekolah dan jalan dengan pengendalian dan monitoring serta evaluasi terus menerus,” ujarnya.
Ketua Sementara DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, penambahan PAD sesuai masukan dari Dewan. “Salah satunya dari sektor retribusi parkir Pasar Rau,” katanya.
Budi menekankan agar Pemkot profesional melakukan pengelolaan sumber-sumber yang bisa menjadi PAD. Jangan sampai sumber PAD dikelolakan pada pihak ketiga namun hasilnya tidak maksimal.
Ia mencontohkan kasus pengelolaan Pasar Induk Rau yang dikelola PT Pesona Banten Persada. Menurutnya, Pasar tersebut semestinya menjadi salah satu sumber PAD terbesar bagi Pemkot Serang. Namun, faktanya justru tidak signifikan. “Nah ini harus dievaluasi agar PAD kita bisa meningkat,” ujarnya.
PAD bisa meningkat, lanjut Budi, kuncinya ada evaluasi Perda RTRW Kota Serang. Menurutnya selama ini Pemkot tidak memiliki kawasan industri yang dapat memberi sumbangan PAD cukup besar. “Ini sedang kita dorong terkait perubahan RTRW agar Kota Serang punya kawasan industri yang bisa mendongkrak PAD,” ujar politisi Gerindra ini. (ken/aas/ags)
