SERANG – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 Kota Serang tertunda karena Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten terhadap penetapan pimpinan definitif DPRD Kota Serang belum terbit.
Tahap penyusunan RAPBD 2020 Kota Serang seyogianya memasuki tahap pembahasan di Badan Anggaran DPRD Kota Serang. Setelah Walikota Serang memberikan pengantar, sudah ada pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban kembali oleh Walikota Serang.
Sekretaris DPRD Kota Serang Moch Ma’mun Chudari membenarkan hal tersebut. “Kita berhentikan (pembahasan RAPBD-red) karena tanggapan Walikota sudah selesai,” katanya, Jumat (20/9).
Kata dia, dihentikannya pembahasan RAPBD 2020 karena belum keluar SK gubernur untuk pimpinan definitif. Sedangkan SK menjadi dasar dibentuknya alat kelengkapan Dewan (AKD) yang salah satunya Badan Anggaran.
“Pembahasan lebih lanjut setelah pandangan umum fraksi dan jawaban walikota menjadi kewenangan Badan Anggaran. Jadi, dijadwalkan kembali (pembahasan RAPBD-red) setelah AKD badan anggaran terbentuk dan itu sudah kesepakatan kami dengan Pemkot,” kata Ma’mun.
Secara administratif, ucap Ma’mun, usulan SK gubernur sudah dilayangkan pada 12 September lalu. Dia berharap, SK gubernur bisa segera turun agar agenda pembahasan APBD tidak terhambat.
“Di luar administratif yang sekretariat lakukan, juga bisa jadi mungkin hal-hal (komunikasi-red) yang bersifat lebih politis, tapi itu di luar wilayah kami,” ujarnya.
Dari informasi yang diterimanya, Ma’mun mengatakan, SK tersebut akan keluar pada Senin mendatang. Namun, hal itu belum bisa dipastikan. “Kalau Senin keluar berarti hebat banget provinsi, cepat,” ujarnya.
Ketua Sementara DPRD Kota Serang Budi Rustandi juga membenarkan belum keluarnya SK pimpinan definitif. “Tapi, tidak lama lagi akan segera keluar. Setelah itu, kita kejar AKD agar semua agenda bisa berjalan sesuai jadwal,” katanya.
Sementara itu, anggota Fraksi NasDem yang namanya diusulkan sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Serang Roni Alfanto menilai, masih tahap kewajaran jika sampai saat ini SK gubernur belum keluar. “Tahapan sudah ditempuh dan ini kan mungkin belum seminggu dari pengajuan. Saya kira ini masih wajar, yang penting jangan lewat dua minggu atau terlalu lama,” katanya.
Menurutnya, pembahasan APBD Kota Serang bukan dihentikan. Akan tetapi, menunggu keluarnya pelantikan unsur pimpinan dan pembentukan AKD yang dasarnya SK definitif dari gubernur Banten. “Bukan dihentikan, memang tahapannya pembahasan itu dibahas pimpinan definitif. Setelah pimpinan definitif, kita bentuk AKD, itu tidak bisa dibahas pimpinan sementara,” ujarnya.
Sementara itu, meski dihentikan sementara, Walikota Serang Syafrudin meyakini pengesahan RAPBD 2020 Kota Serang akan berjalan sesuai jadwal. Namun, dirinya tidak menyebut pasti waktunya. “APBD 2020 tidak terganggu, paling minggu depan sudah keluar (SK),” katanya.
Syafrudin mengaku, akan tetap melakukan upaya untuk mempercepat proses keluarnya SK pimpinan definitif DPRD Kota Serang. “Pasti (diupayakan-red) pendekatan secara pribadi disusul ke sana pasti,” katanya. (ken/alt/ira)











