SERANG – Dana keagamaan Desa Ciandur, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tahun 2016 senilai Rp19 juta, ditilap. Dana itu digunakan oleh Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) Ciandur Iyan Syafrudin untuk kepentingan pribadi.
Sedianya dana keagamaan itu untuk membiayai berbagai kegiatan dan honor guru ngaji Desa Ciandur. Namun, terdakwa dugaan korupsi dana desa senilai Rp1 miliar lebih itu menggunakan untuk kepentingan pribadi.
“Tidak dibayarkan (honor guru ngaji-red),” kata Iyan saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (25/9).
Selain menilap dana keagamaan, Iyan memotong dana untuk kegiatan nonfisik lainnya serta pekerjaan fisik. Total dana desa yang diakui Iyan diselewengkan sekira Rp260 juta. Selain membayar utang pribadi, dana hasil penyelewengan itu dibagikan kepada sejumlah pihak.
“Untuk media (menyebut oknum wartawan-red) Rp10 juta. Kesos (oknum pejabat Kecamatan Saketi-red) Camat Rp200 ribu,” ungkap Iyan di hadapan majelis hakim yang diketuai M Ramdes.
Atas pengakuan Iyan, Ramdes memintanya mengambil kembali uang yang telah diberikan tersebut. Soalnya, dana tersebut harus dikembalikan ke kas negara. “Diminta lagi (uang yang dibagikan-red), tidak boleh diberikan begitu saja. Kalau terbukti (korupsi-red) uang pengganti bisa berkurang (kerugian negara dibebankan-red),” kata M Ramdes.
Sementara, terkait hasil audit ahli teknik sipil dari Mathla’ul Anwar (Unma) Banten terhadap berbagai proyek fisik, Iyan tidak membantahnya. Dana berbagai proyek fisik itu disunat sehingga dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi.
Sehingga, berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten, keuangan negara dirugikan sebesar Rp416 juta. Kerugian negara itu didasarkan atas selisih anggaran pada beberapa kegiatan fisik dan nonfisik.
Pada proyek fisik tersebut terdapat selisih kegiatan di beberapa pekerjaan. Di antaranya, pengerjaan paving block terdapat selisih Rp69 juta, pengaspalan Rp77,305 juta, bak sampah Rp2,014 juta, taman pintar Rp7,2 juta, dan sarana olahraga Rp2,3 juta, serta rehab posyandu Rp6,4 juta. Kemudian tembok penahan tanah (TPT) Rp57,473 juta dan drainase Rp61,070 juta. “Iya benar,” ucap Iyan.
Iyan mengaku, diberhentikan sementara dari statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN), akibat penyelewengan dana desa tersebut. “Kapok. Enggak ada uang (buat ganti kerugian negara-red),” kata Iyan pada sidang yang dihadiri oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Pandeglang Adib.
Usai mendengarkan keterangan terdakwa, sidang ditunda hingga Rabu (2/9) dengan agenda tuntutan JPU. (mg05/nda/ira)












