SERANG – Pemprov Banten kembali membuka open bidding atau lelang terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Ada enam jabatan yang dilelang, salah satunya adalah kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten. Setelah ditinggal Engkos Kosasih yang dimutasi menjadi Asda II Pemprov Banten, jabatan kepala Dindikbud kini diisi pelaksana tugas (plt), yakni M Yusuf yang saat ini menjabat sebagai staf ahli gubernur.
Sedangkan, lima jabatan lain yang dilelang, yaitu asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan kepala Dinas Ketahanan Pangan. Berdasarkan pengumuman seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Nomor 047-PANSEL.JPTP/2019, pendaftaran untuk lima jabatan selain kepala Dindikbud Provinsi Banten dibuka sampai 12 Oktober nanti.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, seleksi terbuka untuk jabatan kepala Dindikbud berbeda dibandingkan JPT Pratama lainnya. “Hanya Dindikbud saja,” ujar Komarudin, Senin (30/9).
Disinggung mengenai pemilihan M Yusuf sebagai plt kepala Dindikbud, Komarudin mengatakan, Gubernur mempertimbangkan dari aspek volume pekerjaan, kompetensi, dan rekam jejak yang bersangkutan. Jumat (27/9) sore lalu, Yusuf ditetapkan Gubernur sebagai plt kepala Dindikbud.
Selain plt kepala Dindikbud, Yusuf juga pernah dua kali menjadi plt di dua JPT Pratama di lingkup Pemprov Banten. Pertama, plt kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten yang saat ini dijabat Muhtarom dan plt kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten yang saat ini dijabat Ati Pramudji Hastuti.
Saat dimintai tanggapannya, sebagai ASN, Yusuf bersedia ditugaskan di mana pun, termasuk saat ini menjadi plt kepala Dindikbud. “Ya harus siap. Kita sebagai ASN melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan,” tuturnya.
Ia mengatakan, selama menjadi plt, ia akan menjalankan program di bidang pendidikan sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Banten. “Itu saja yang akan dilaksanakan,” ujar Yusuf.
Gubernur Wahidin Halim mengatakan, untuk menemukan sosok yang tepat memimpin Dindikbud, maka pihaknya melakukan seleksi terbuka. Waktu yang diperlukan pelaksanaan open bidding tergantung panitia seleksi (pansel) lantaran mereka terdiri dari berbagai kedinasan. “Misalnya kemarin untuk jabatan Dinkes, kami gandeng dari Kementerian Kesehatan,” terangnya.
Kata dia, pemilihan kepala OPD melalui open bidding dilakukan untuk mencari pejabat yang terbaik. Hal itu untuk menghilangkan kesan bahwa pengangkatan pejabat itu nepotisme. Untuk itu, ia selalu memilih pejabat dengan nilai tertinggi meskipun yang bersangkutan bukan dari Pemprov.
Terkait jabatan kepala Biro Bina Perekonomian Pemprov Banten yang belum diisi, pria yang akrab disapa WH itu mengaku, masih mempertimbangkan dan melakukan investigasi paling lama selama dua pekan ini. “Kami investigasi dulu yang berkembang di medsos dan koran,” ujarnya. (nna/alt/ira)
