CILEGON – Pemkot Cilegon mengucurkan dana hibah sekira Rp41 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cilegon tahun 2020 mendatang. Dana itu terdiri dari, hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon sebesar Rp30,8 miliar, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cilegon sebesar Rp10,4 miliar.
Walikota Cilegon Edi Ariadi menjelaskan, Pemkot Cilegon telah sepakat untuk mengucurkan anggaran itu demi terselenggaranya Pilkada secara aman, damai, dan lancar. Pencairan dana hibah itu dilakukan secara bertahap.
“Sekarang di anggaran perubahan untuk pembentukan lembaga ad hoc, dan persiapan-persiapan lainnya,” ujar Walikota Cilegon Edi Ariadi usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkot Cilegon, KPU Kota Cilegon, dan Bawaslu Kota Cilegon di aula Setda Kota Cilegon, Selasa (1/10).
Sisanya, lanjut Edi, akan diserahkan pada tahun anggaran 2020 mendatang. Ia memastikan, anggaran diterima oleh para penyelenggara Pemilu tersebut pada jadwal yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, dalam sambutan, Edi menilai penyelenggaraan Pilkada menjadi momentum penting dan menentukan masa depan Kota Cilegon. Karena itu, menurutnya pemerintah daerah harus pro aktif mendukung penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu.
Proses penyelenggaraan Pemilu menurutnya ikut berperan dalam menentukan jalannya pemerintahan lima tahun kedepan atau selama masa periode kepala daerah. “Karena itu, kami berkomitmen dengan selalu meningkatkan anggaran penyelenggaraan Pilkada,” tuturnya.
Ketua KPU Kota Cilegon Irfan Alfi menjelaskan, usai penandatanganan NPHD itu pihaknya akan melakukan ploting kegiatan anggaran dan tahapan Pilkada.
“Selama kurun waktu sekitar 11 bulan, kita akan melakukan pelaksanaan tahapan. Dari nilai pembentukan ad hoc, penyusunan daftar pilih, dan pencalonan, sampai berujung pada 23 September 2020 dimana kita melakukan akan pemungutan suara,” paparnya.
Dalam waktu dekat, sebagai penyelenggara Pemilu, KPU akan melakukan konsolidasi baik secara internal maupun dengan pihak – pihak eksternal. Konsolidasi itu dilakukan agar terjadinya kesepahaman antar pihak terkait penyelenggaraan Pilkada.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Kota Cilegon Siswandi menuturkan, sama halnya dengan KPU, pihaknya pun di sisa tahun 2019 ini melakukan sejumlah persiapan serta sosialisasi kepada sejumlah stakeholder dan masyarakat.
“Untuk tahap pertama di tahun 2019 akan dicairkan Rp1,7 miliar, sisanya di tahun 2020,” ujar Siswandi. (Bayu Mulyana)












