SERANG – Waktu untuk penyerapan APBD Provinsi Banten tahun ini tinggal tiga bulan lagi. Melalui rapat pimpinan (rapim) organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Banten, Gubernur Wahidin Halim meminta semua OPD untuk menginventarisasi proyek-proyek yang tidak bisa diselesaikan tahun ini untuk menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) dan kembali dianggarkan tahun depan.
Pria yang akrab disapa WH itu mengatakan, penyerapan APBD tahun ini sudah 67 persen. “Kami berharap November selesai 100 persen,” ujar WH seusai rapim di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, KP3B, Selasa (1/10).
WH mengatakan, salah satu contoh proyek yang akan didorong menjadi Silpa, yakni sebagian pembebasan lahan sekolah. Tahun ini, Pemprov mengalokasikan anggaran untuk pembebasan delapan lahan guna pembangunan sekolah. “Karena kondisi dan keterlambatan prosesnya, maka kita selesaikan sebagian dan sebagiannya lagi kita dorong di 2020,” ungkap mantan birokrat itu.
Namun, orang nomor satu di Pemprov Banten ini mengatakan, pembebasan lahan itu bukan untuk pembangunan unit sekolah baru (USB), melainkan untuk pembangunan ruang kelas baru lantaran ada penambahan rombongan belajar (rombel). Sedangkan untuk pembangunan USB, ia mengaku akan diselesaikan tahun depan sebanyak 23 USB. “Yang delapan lahan ini, sekolahnya sudah ada, tapi kelasnya kurang,” tuturnya.
Meskipun begitu, ia mengaku, belum dapat menyimpulkan berapa jumlah proyek yang akan didorong menjadi Silpa. Kemarin, pihaknya baru menginventarisasi antara pesimisme dengan optimisme. Sedangkan untuk penegasan akan dilakukan awal pekan depan. “Sebelum APBD baru (2020-red) disahkan, kita sudah inventarisasi,” terang alumnus Universitas Indonesia itu.
Sementara itu, untuk infrastruktur jalan, mantan walikota Tangerang itu mengatakan, Pemprov tinggal membangun jalan menuju Warung Banten sampai ke Bayah, Kabupaten Lebak. “Berdasarkan data, kami akan tuntaskan 2020. Tinggal koneksi jalan provinsi dengan kabupaten kota,” ujar WH.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Banten Mahdani mengatakan, sampai dengan 25 September, realisasi pendapatan daerah 72 persen. “Ini surplus dari target kami sebesar sepuluh persen. Dari 62 persen menjadi 72 persen,” ungkapnya.
Sementara, untuk realisasi fisik 67 persen dari target 68 persen. Sedangkan realisasi keuangan baru 54 persen. “Di keuangan biasa, setelah OPD selesai baru proses pencairan butuh kelengkapan-kelengkapan administrasi. Sesuai rencana, ada selisih sedikit. Naik turun,” terang Mahdani.
Kata dia, realisasi fisik harus dikontrol. Per 1 Oktober kemarin, APBD Perubahan sudah dapat dilaksanakan. Dengan begitu, tidak bisa lagi ada pergeseran. “Arahan Pak Gubernur, kegiatan fisik harus terus dikendalikan sehingga akhir November sudah tahu mana yang bisa dikecualikan. Artinya, sisa 300 sampai 500 meter bisa selesai dalam sepuluh hari pasti diberikan pengecualian,” ujarnya.
Namun, apabila dikasih waktu tak juga selesai, maka tidak diberi dan langsung cut off. “Masih sempat kita dorong ke APBD murni 2020. Tujuannya agar tidak menunggu APBD Perubahan nanti (2020-red),” terang Mahdani. (nna/alt/ira)
