SERANG – Satu hari jelang perayaan HUT ke-19 Provinsi Banten, puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang mengkritisi kinerja gubernur dan wakil gubernur Banten, Kamis (3/10).

Mereka menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur, KP3B, Kota Serang, pada Kamis (3/10) siang dengan membawa spanduk bertuliskan “KP3B Disegel, Lunasi Janji.”


Juru bicara HMI, Faisal Dudayef mengungkapkan, Provinsi Banten sudah 19 tahun melepaskan diri dari Provinsi Jawa Barat, namun masyarakat Banten masih banyak yang hidup miskin dan tidak sekolah.

“Jangankan menyejahterakan masyarakat Banten, menjamin hak warganya untuk mengenyam pendidikan pun masih setengah hati,” kata Faisal dalam orasinya.


Ia melanjutkan, di sektor pendidikan masih banyak janji Gubernur Wahidin Halim yang belum direalisasikan. Hampir tiga tahun memimpin Banten belum ada terobosan program yang sesuai dengan harapan masyarakat Banten.

“Masih tingginya angka putus sekolah di Banten, menjadi catatan buruk bagi Pemprov Banten di bawah kepemimpinan WH-Andika,” tegasnya.


Mahasiswa Untirta ini menambahkan, hasil kajian HMI di bidang pendidikan, banyak infrastruktur sekolah serta ruang kelas yang tidak layak, bahkan mengancam keselamatan peserta didik dan pendidiknya.

“Dalam proses penerimaan siswa baru di SMA SMK, masih banyak praktik suap dan gagal diusut,” tegasnya.


Hampir satu jam melakukan orasi, mahasiswa mencoba menerobos pintu gerbang KP3B. Namun upaya mereka berhasil digagalkan aparat kepolisian. Mahasiswa akhirnya melakukan aksi bakar ban untuk menarik perhatian Gubernur.


Aksi bakar ban tersebut langsung direspons oleh Sekda Banten Al Muktabar. Ia bersedia menerima aspirasi yang dibawa HMI.


Mahasiswa pun akhirnya menitipkan surat yang berisi delapan tuntutan HMI Cabang Serang kepada Sekda Banten untuk disampaikan kepada Gubernur.


Delapan tuntutan HMI yaitu wujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter, tuntaskan pembangunan ruang kelas dan sekolah baru, usut tuntas mafia pendidikan, entaskan kemiskinan dan sediakan lapangan kerja, wujudkan kesehatan gratis tanpa syarat, realisasikan normalisasi sungai di Banten, wujudkan reformasi birokrasi yang transparan, dan mendorong pemprov Banten untuk menolak UU KPK dan RUU bermasalah.


Usai menerima aspirasi mahasiswa, Al Muktabar berjanji akan menyampaikan aspirasi HMI kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

“Mahasiswa tadi hanya menitipkan surat untuk Pak Gubernur, jadi kami tidak sempat berdialog soal 19 tahun Provinsi Banten,” katanya.


Al mengungkapkan, silakan mahasiswa melakukan unjuk rasa mengkritisi program Pemprov Banten, tapi jangan melakukan aksi anarkis.

“Pemprov tidak antikritik, silakan unjuk rasa menyampaikan aspirasi. Tapi jangan merusak apalagi mengganggu ketertiban umum,” tegasnya. (Deni S)