SERANG – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Banten unjuk rasa saat HUT ke-19 Provinsi Banten, Jumat (4/10). Mereka menagih janji politik Gubernur Wahidin Halim-Wagub Andika Hazrumy saat Pilgub Banten 2017.
Unjuk rasa mahasiswa difokuskan di dua tempat yakni di DPRD Banten dan Kantor Gubernur Banten. Dalam aksinya, mahasiswa membentangkan spanduk yang bertuliskan “Mosi Tidak Percaya Terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.”
Mahasiswa tiba di depan Gedung DPRD Banten setelah rapat paripurna istimewa HUT ke-19 Provinsi Banten selesai sekira pukul 10.30 WIB. Praktis tidak ada satu pun pimpinan DPRD Banten yang bersedia menemui mahasiswa.
Sementara Gubernur Wahidin Halim, Wakil Gubernur Andika Hazrumy dan pejabat Pemprov Banten telah meninggalkan DPRD Banten melalui gerbang belakang gedung DPRD. Mahasiswa tetap bertahan di depan gedung Dewan, dengan penjagaan ketat aparat kepolisian dari Polres Serang Kota dan Polda Banten.
Mahasiswa akhirnya menghentikan unjuk rasa sekira pukul 11.45 WIB untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Raya Al- Bantani.
Usai salat Jumat, mahasiswa kembali melanjutkan aksinya sekira pukul 13.30 WIB. Mereka langsung menuju depan Kantor Gubernur Banten. Di saat bersamaan, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten membuka acara pesta rakyat di halaman Masjid Raya Al- Bantani.
“Kita datang kesini bukan untuk berantem dengan polisi, tapi kita menagih janji politik WH-Andika,” tegas Arman Maulana, salah seorang mahasiswa.
Ia melanjutkan, perayaan HUT Banten tahun ini bertepatan dengan kepemimpinan WH-Andika yang memasuki tahun ketiga. “Tahun ketiga memimpin, Gubernur Banten gagal merealisasikan janji manisnya terhadap masyarakat Banten,” ungkap Arman.
Aktivis mahasiswa Fakultas Hukum Untirta ini memaparkan, tiga tahun lalu WH-Andika menyampaikan visi untuk mewujudkan Provinsi Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah.
“WH-Andika gagal merealisasikan janjinya. Jangankan mewujudkan pemerataan pendidikan berkualitas, program pendidikan gratis saja omong kosong. Sebab hanya siswa SMA SMK Negeri yang gratis, tapi puluhan ribu siswa miskin di sekolah swasta tidak mendapatkan bantuan dari Pemprov Banten,” tegasnya.
Hal lain, lanjut Arman, pengentasan kemiskinan dan pengangguran hanya teori. Faktanya, lebih dari setengah juta warga Banten miskin dan pengangguran.
“Ini jelas bertolak belakang dengan cita-cita dibentuknya Provinsi Banten 4 Oktober tahun 2000,” tegas Arman.
Kecewa tuntutannya tidak ditanggapi Gubernur Banten, ratusan mahasiswa kemudian meninggalkan halamam depan Kantor Gubernur. Mereka melanjutkan aksinya di jalan raya Palima-Pakupatan. Mahasiswa pun memblokir jalan dengan melakukan aksi bakar ban bekas di tengah jalan. (Deni S)
