SERANG – DPRD Kabupaten Serang baru tiga hari yang lalu membentuk alat kelengkapan Dewan (AKD). Kemarin (4/10), wakil rakyat itu langsung melakukan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah wilayah di luar Banten.
Pantauan Radar Banten, gedung DPRD Kabupaten Serang tampak sepi tidak ada aktivitas. Ruang-ruang komisi dan unsur pimpinan tidak ada penghuni. Berdasarkan informasi dari beberapa pegawai sekretariat DPRD, anggota DPRD sedang melakukan kunker ke luar kota.
Hal itu mendapatkan kritikan dari unsur mahasiswa. Seperti yang disampaikan Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang Saepudin. Menurutnya, setelah dilantik seharusnya wakil rakyat itu langsung berbaur dengan masyarakat. “Seharusnya langsung bermasyarakat, mendengar aspirasi masyarakat yang sudah memilihnya,” katanya kepada Radar Banten melalui sambungan telepon seluler.
Saepudin mengatakan, kunker saat ini sebetulnya belum terlalu dibutuhkan. Karena, anggota DPRD baru beberapa hari saja aktif bekerja. “Mengawali masa kerjanya seharusnya terjun ke masyarakat, bukan malah terbalik melakukan kunker, Ini terkesan hanya menghamburkan biaya saja,” ujar mahasiswa UIN SMH Banten ini.
Kendati demikian, Saepudin meminta anggota Dewan yang sedang melakukan kunker itu dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya. Ia mengkhawatirkan agenda kunker yang diikuti wakil rakyat yang baru itu hanya menghabiskan anggaran. “Harus ada poin-poin yang dibawa ke Kabupaten Serang, kemudian diimplementasikan hasil kunkernya,” ucapnya.
Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum membenarkan pihaknya sedang melaksanakan kunker ke sejumlah daerah. Kunker itu diikuti oleh seluruh komisi di DPRD Kabupaten Serang. “Komisi I ke Kota Bandung, Komisi II ke Cirebon, Komisi III, dan Komisi IV ke Cianjur,” katanya.
Ulum menjelaskan, kunker itu dilakukan untuk menggali potensi-potensi sesuai dengan mitra kerja komisi. Ia mencontohkan Komisi I yang kunker ke Kota Bandung untuk melihat memorandum of understanding (MoU) Satpol PP Kota Bandung dengan TNI-Polri. “Kita lihat kerja sama antara Satpol PP di Kota Bandung terkait penegakan perda di sana,” katanya.
Terkait kritikan dari mahasiswa, menurut Ulum, turun ke masyarakat itu ada jadwalnya, yaitu pada masa reses. Ia mengatakan, pihaknya sudah bekerja sesuai tata tertib dan agenda DPRD. “Agenda dan tata tertib ini sudah disusun Banmus (Badan Musyawarah-red),” pungkasnya. (jek/zee/ags)
