PANDEGLANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang berencana mengurangi jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak, 23 September 2020 mendatang.

Menurut Ketua KPU Pandeglang Ahmad Suja’i, jumlah TPS yang bakal dikurangi sebanyak 218 TPS. “Iya kita akan menghilangkan 218 TPS, karena efisiensi anggaran,” katanya kepada Radar Banten, Minggu (6/10).

Suja’i mengatakan, sebelumnya KPU Pandeglang merencanakan akan membentuk 2.201 TPS. Namun, karena ketersediaan anggaran terbatas, maka diubah menjadi 1.983 TPS. “Bukan hanya jumlah TPS yang dikurangi, tetapi juga honorarium untuk PPK (panitia pemilik kecamatan-red) dan KPPS (ketua panitia pemungutan suara-red) juga bakal dirasionalisasikan,” katanya.

Suja’i menegaskan, berkurangnya jumlah TPS dan honor bagi badan adhoc itu sepenuhnya tergantung pada anggaran yang diberikan Pemkab. “Pemkab hanya berikan anggaran Rp68,2 miliar. Nominal tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain yang menyelenggarakan pilkada serentak. Tetapi kami juga memahami itu. Kondisi Pemkab sangat membutuhkan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur,” katanya.

Dihubungi terpisah, dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (Fisip) UNMA Banten Said Ariyan menyarankan agar KPU Pandeglang tetap menyelenggarakan tahapan pilkada secara maksimal. Walaupun, kata dia, angggaran yang diberikan Pemkab tidak sesuai yang diusulkan.

“Saya kira kegiatan harus berjalan secara efektif, karena Pemkab pun memiliki pertimbangan yang matang soal anggaran,” katanya. (her/zis)