SERANG – Jelang pembahasan Rancangan APBD Banten tahun anggaran 2020, Komisi V DPRD Banten memanggil tiga kepala organisasi pemerintah daerah (OPD) sekaligus.


Mereka adalah Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Ati Pramudji Hastuti, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Nurhana, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Transmigrasi) Alhamidi.


Pantauan Radar Banten, pemanggilan tiga kepala dinas tersebut dalam rangka rapat evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, sehingga menjadi rujukan bagi Komisi V dalam mendukung program dan alokasi anggaran untuk tahun depan.


Menurut Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar, pemanggilan tiga kepala dinas untuk mengikuti rapat di DPRD Banten, merupakan rapat kerja perdana Komisi V periode 2019-2020. Dikatakan Nizar, setelah DPRD Banten membentuk komisi-komisi, maka tugas pengawasan terhadap kinerja Pemprov Banten harus langsung dilaksanakan.

“Banten hari ini masih banyak persoalan, terutama soal kemiskinan, pengangguran dan kesehatan. Makanya kami panggil tiga kepala dinas yang menangani persoalan itu untuk mencari solusi bersama,” kata Nizar kepada wartawan usai rapat kerja di ruang rapat Komisi V, Selasa (8/10).


Politikus Gerindra ini melanjutkan, ada sejumlah persoalan yang dialami Pemprov Banten dalam melaksanakan program pembangunannya. Pihaknya mendorong agar OPD yang menjadi mitra kerja Komisi V harus mampu melaksanakan program dan kegiatan sesuai rencana.

“Kita tidak ingin OPD membuat program dan kegiatan, hanya untuk menyerap anggaran semata, tapi harus mampu mencapai target dari program dan kegiatan yang dibuatnya,” tutur Nizar.


Dalam laporannya, kata Nizar, tiga kepala dinas mengakui bila masih ada kendala sehingga persoalan layanan dasar masyarakat masih belum sesuai harapan masyarakat.

“Soal kesehatan misalnya, masih banyak warga Banten yang mengeluhkan layanan kesehatan di rumah sakit milik Pemprov Banten. Begitu juga soal angka pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi, masyarakat masih kesulitan mendapatkan lapangan kerja,” tegas Nizar.


Dalam rapat kerja Komisi V terungkap, anggaran Dinkes tahun 2019 mencapai Rp537 miliar, namun belanja langsungnya hanya sekira Rp92 miliar. Kemudian anggaran Disnakertrans sebesar Rp86 miliar, dengan alokasi belanja langsung mencapai Rp35,4 miliar. Sementara anggaran Dinsos Banten sebesar Rp45 miliar.


Dalam paparanya, Kepala Dinsos Banten Nurhana mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Banten terus dilakukan bekerja sama dengan pemkab dan pemkot.

“Berdasarkan data BPS, jumlah warga miskin lebih dari 600 ribu kepala keluarga. Namun yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat dan daerah baru setengahnya,” katanya.


Ia menambahkan, warga Banten yang mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial sebanyak 310 ribu KK, sedangkan yang mendapat program Jamsosratu dari Dinsos sebanyak 50 ribu KK. “Mengentaskan kemiskinan bukan hanya tanggungjawab Dinsos, tapi perlu komitmen dari semua pihak,” ujar Nurhana.

Kepala Disnakertrans Banten Alhamidi mengaku, tingginya angka pengangguran di Banten bukan disebabkan minimnya lapangan kerja, tapi karena lulusan SMK gagal terserap industri lantaran skill yang dimiliki tidak sesuai kebutuhan pasar.

“Tapi dalam tiga tahun terakhir, angka pengangguran selalu turun. Bila 2017 Banten menjadi daerah terbanyak pengangguran secara nasional, 2018 turun peringkat kedua nasional, dan tahun ini menjadi peringkat kelima nasional pengangguran terbanyak sekira 450 ribu orang berdasarkan data BPS,” katanya.


Alhamidi melanjutkan, pihaknya telah bekerja keras mengentaskan pengangguran dengan berbagai program, meskipun tugas Disnaker bukan untuk menyediakan lapangan kerja, tapi mempertemukan pencari kerja dengan penyedia kerja.

“Kami sudah bekerja sama dengan 15.954 perusahaan yang ada di Banten, yang mayoritas berada di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon. Tapi persoalan pengangguran bukan hanya tanggungjawab Disnaker, sedikitnya ada 13 OPD di Pemprov Banten yang juga memiliki tanggungjawab yang sama,” ujarnya. (Deni S)