SERANG – Provinsi Banten sudah berusia 19 tahun, namun belum semua penduduknya memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk dapat mengakses pelayanan publik.
Hal itu terungkap dalam Workshop Diseminasi Hasil Kajian Cepat (rapid assessment) Ombudsman Perwakilan Banten, tentang akses pelayanan publik dasar wilayah marjinal di Provinsi Banten, di Hotel Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Selasa (15/10).
Hadir dalam workshop tersebut, Asda III Pemprov Banten Samsir, perwakilan Pemkab Lebak dan Pemkab Pandeglang, serta tamu undangan lainnya.
Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Bambang P Sumo mengungkapkan, workshop tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan focus group discussion (FGD) tentang akses pelayanan publik dasar bagi kelompok marjinal di Provinsi Banten, yang telah dilaksanakan pada September lalu.
“Kami telah melakukan observasi langsung ke wilayah marjinal yang ada di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, dan masyarakat di sana masih kesulitan dalam aksesibilitasnya terhadap pelayanan publik,” ungkap Bambang saat memaparkan hasil observasi Ombudsman.
Ia menyebut, ada delapan desa dari tujuh kecamatan yang menjadi sampling wilayah marjinal yang telah diobservasi. Empat kecamatan di Kabupaten Lebak, dan tiga kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
Menurut Bambang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dipilih menjadi lokus penelitian, karena keduanya merupakan penyumbang angka kemiskinan yang cukup tinggi di Provinsi Banten, dengan luas wilayah yang cukup besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Banten. “Secara geografis Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak berada di wilayah Selatan Provinsi Banten yang pembangunannya belum merata, dan tingkat indeks pembangunan manusianya masih termasuk rendah,” paparnya.
Empat desa di Kabupaten Lebak yang diobservasi langsung yaitu, Desa Parung Kujang Kecamatan Cileles, Desa Sarageni Kecamatan Cimarga, Desa Kadurahayu Kecamatan Bojong Manik, dan Desa Wantisari Kecamatan Leuwi Damar.
Sementara empat desa di Kabupaten Pandeglang ialah, Desa Pasirlancar dan Desa Pasir Durung Kecamatan Sindangresmi, Desa Surianeun Kecamatan Patia, dan Desa Pareang Kecamatan Mekarjaya.
“Hasil penelitian kami di tujuh kecamatan tersebut, penduduknya masih kesulitan mengakses layanan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur jalan,” tegas Bambang.
Atas temuan di lapangan, Ombudsman Perwakilan Banten menyampaikan sejumlah rekomendasi ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gubernur Banten, Bupati Lebak dan Bupati Pandeglang.
“Penelitian kami memang tidak mendalam, makanya difokuskan pada wilayah marjinal yang sejak Provinsi Banten berdiri belum tersentuh program pembangunan daerah,” tegasnya. (Deni S)
