PANDEGLANG – Jumlah warga miskin, di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang hingga Oktober tahun 2019 ini, tak jelas. Hal tersebut diduga akibat tidak optimalnya instansi terkait dalam melakukan pendataan berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat sekitar.
Padahal, data itu sangat penting guna mengentaskan kemiskinan sesuai visi dan misi Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang.
Sekretaris Dinsos Kabupaten Pandeglang Yeni Herlina mengakui, pihaknya masih menggunakan data kemiskinan berdasarkan basis data terpadu (BDT) milik Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015. Jumlah yang tercatat sebanyak 501.344 jiwa yang masuk dalam 113.344 Kartu Keluarga (KK) warga miskin.
“Ada lima ratus satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh jiwa warga miskin. Kalau tidak salah dari seratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh empat KK,” kata Yeni kepada Radar Banten, Kamis (17/10).
Menurutnya, dari jumlah itu, warga miskin yang sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan sebanyak 20 ribuan KK. Namun, berdasarkan hasil pendaftaran yang dilakukan aparatur desa dan kelurahan jumlahnya mencapai 73 ribuan KK. “Itu pendaftaran 2018, yang sama sekali belum mendapatkan bantuan,” katanya.
Dihubungi melalui telepon, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang Habibi Arafat menyayangkan atas kinerja pegawai Dinsos Kabupaten Pandeglang yang kurang optimal dalam melakukan pendataan warga miskin di Kabupaten Pandeglang.
Ia mengaku wajar jika di lapangan banyak masalah terkait penyaluran bantuan. Sehingga, banyak bantuan tidak tepat sasaran. “Sangat disayangkan, selama ini ngapain saja. Kalau Dinsos saja tidak memiliki data yang akurat soal warga miskin. Kasihan Bupatinya, meskipun beliau menggebu-gebu berusaha mengentaskan kemiskinan, tidak akan berhasil,” katanya.
Habibi meminta, Dinsos dapat bekerja secara maksimal guna memiliki data lebih akurat. “Ini agar, ke depan upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai macam program bisa lebih efektif,” katanya.
Warga Kampung Simpang, Desa Kubangkampil, Kamatan Sukaresmi, Marnah (75) mengaku selama ini belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ia berharap, ke depan bisa mendapatkan bantuan perbaikan rumah. “Belum pernah ada bantuan. Enggak apa-apa tinggal di gubuk seperti ini. Sebab, jika mengharapkan bantuan perbaikan juga belum tentu ada,” kata Marnah. (her/zis)
