SERANG – APBD Banten harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh warga. Oleh karena itu, DPRD Banten mendesak kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten segera mengoptimalkan serapan anggaran yang sudah tersedia dalam APBD.
Ketua DPRD Banten Andra Soni menilai, serapan anggaran yang maksimal menjadi bukti kinerja OPD optimal dalam melaksanakan perencanaan dalam pelayanan publik kepada masyarakat. “DPRD akan berupaya melihat secara objektif apa saja yang menjadi kendala OPD sehingga masih rendahnya serapan anggaran hingga triwulan ketiga (Juli-September). Bila serapan anggaran masih di bawah 70 persen, itu artinya masih ada ratusan miliar rupiah yang belum terserap,” ujar Andra kepada Radar Banten, Senin (21/10).
Andra berharap, pelaksanaan program di triwulan keempat bisa dioptimalkan hingga segala sesuatu yang telah direncanakan dapat dioptimalkan serapannya sehingga masyarakat memperoleh manfaat. “Namun bila capaian ini tidak maksimal karena ketidakseriusan OPD dalam melaksanakan perencanaan yang telah dibuat, tentu kami akan meminta kepada gubernur untuk mengevaluasi kinerja OPD yang serapannya rendah,” tuturnya.
Menurut Andra, tinggi dan rendahnya serapan anggaran APBD 2019 memengaruhi alokasi anggaran masing masing OPD untuk tahun anggaran 2020. Dalam waktu yang tersisa sekira dua bulan, DPRD akan terus mengoptimalkan pengawasan agar serapan anggaran di ujung tahun anggaran dapat berjalan lebih optimal untuk dapat dirasakan warga Banten.
“Dalam minggu ini, komisi-komisi di DPRD akan kembali melaksanakan rapat koordinasi dengan mitra-mitra kerjanya, selain evaluasi pelaksanaan anggaran APBD 2019 juga dalam rangka pembahasan anggaran 2020,” ungkapnya.
Andra mengaku, telah memberikan tugas khusus pada Komisi IV dan V untuk mengawasi ketat mitra kerjanya. “Di Komisi IV ada DPUPR dan DPRKP yang paling besar menyumbang Silpa tahun lalu, sementara di Komisi V ada Dindik dan Dinkes. Bila empat OPD ini serapan anggarannya di bawah 90 persen akhir tahun nanti, praktis Silpa APBD 2019 akan lebih dari setengah triliun rupiah,” tegasnya.
Diketahui, Pemprov Banten telah menyusun 171 program yang dilaksanakan oleh 41 OPD dengan anggaran belanja langsung Rp4,52 triliun dan belanja tidak langsung lebih dari Rp8 triliun. Total APBD Banten 2019 mencapai Rp12,15 triliun, kemudian bertambah Rp464 miliar dalam APBD Perubahan 2019 menjadi Rp12,62 triliun.
Namun, berdasarkan hasil rapat kerja komisi-komisi di DPRD Banten dengan semua OPD di lingkungan Pemprov Banten, serapan anggaran mayoritas OPD hingga triwulan III (Juli-September) masih di bawah 70 persen atau lebih dari Rp500 miliar anggaran di OPD yang belum terserap.
Pekan lalu, Komisi III DPRD Banten yang membidangi keuangan dan aset telah memanggil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten untuk mengetahui progres pelaksanaan program dan kegiatan OPD di lingkungan Pemprov Banten tahun anggaran 2019.
Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi mengungkapkan, pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 masih belum sesuai target yang direncanakan Pemprov Banten. Berdasarkan laporan BPKAD Banten, serapan anggaran mayoritas OPD belum sesuai harapan.
“Kami telah meminta BPKAD untuk mendorong semua OPD agar melaksanakan program dengan serius, terutama yang berkaitan dengan program pembangunan fisik. Serapan anggaran yang masih di bawah 70 persen menjadi bukti bahwa kinerja OPD belum optimal hingga triwulan III,” kata Gembong.
Politikus PKS itu menuturkan, APBD Banten 2019 telah disusun dan dirancang sedemikian rupa untuk menunjang program pembangunan yang dilakukan Pemprov Banten. Bila program tidak bisa dijalankan, itu akan berimbas pada serapan anggaran.
“Memang untuk menghabiskan anggaran itu mudah, bisa saja OPD melaksanakan programnya asal jadi atau asal terealisasi. Yang kita ingatkan adalah program yang telah menghabiskan uang rakyat itu dirasakan tidak oleh masyarakat Banten,” tuturnya.
Tugas DPRD selain mengawasi pelaksanaan APBD 2019 juga memastikan bahwa program kegiatan yang dianggarkan hingga triliunan rupiah berdampak pada kesejahteraan masyarakat Banten.
“Jangan sampai serapannya rendah, pelayanan publik juga rendah. Kami akan mengevaluasi kinerja OPD yang programnya tidak berdampak pada masyarakat,” tegas Gembong.
Berkaca pada pelaksanaan APBD 2018 yang silpanya lebih dari satu triliun rupiah, Gembong mengingatkan semua OPD untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. “Masa iya jatuh ke lubang dua kali, tahun lalu anggaran tidak terserap lebih dari satu triliun rupiah, tahun ini jangan sampai terulang. Kita berharap bisa turun setengahnya Silpa APBD 2019,” ungkapnya.
Rencananya, lanjut Gembong, pekan depan Komisi III akan kembali memanggil Kepala BPKAD Banten dan kepala OPD lainnya yang menjadi mitra kerja Komisi III, dengan agenda evaluasi target dan capaian kinerja triwulan IV.
“Untuk OPD yang kinerjanya tidak optimal dalam menjalankan program dan menyerap anggaran, tentu akan ada pengurangan anggaran untuk tahun anggaran 2020,” tegasnya.
Senada, Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar mengatakan, sejumlah OPD yang menjadi mitra kerja Komisi V juga kinerjanya masih belum sesuai harapan pada triwulan III. Rata-rata serapan anggarannya 60 persen.
“Kami sudah ingatkan agar sepuluh OPD yang menjadi mitra kerja Komisi V untuk meningkatkan kinerjanya di triwulan terakhir (Oktober-Desember),” katanya.
Politikus Gerindra itu menyebut, pengawasan yang dilakukan DPRD Banten periode 2019-2024 akan berbeda dengan periode sebelumnya. OPD tidak hanya diminta melaporkan serapan anggaran per triwulan, tapi juga melaporkan sasaran program yang dilaksanakan telah dirasakan langsung oleh publik.
“Mitra kerja Komisi V ini merupakan OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Kalau serapannya tinggi tapi programnya hanya seremonial, itu tidak akan kami apresiasi. Apalagi kalau serapannya rendah, programnya juga tidak berdampak pada masyarakat. Itu akan kami beri catatan khusus,” tegasnya.
Tahun depan, lanjut Nizar, pengawasan Komisi V akan lebih ketat lagi. Sebab, Dewan yang baru terlibat dari awal perencanaan hingga pembahasan anggaran. “Tahun anggaran 2019, kami hanya melanjutkan pengawasan dari Dewan periode sebelumnya. Namun, bagi OPD yang tidak serius melaksanakan program kerjanya tahun ini, jangan harap tahun depan anggarannya bertambah,” tegasnya.
Ia menegaskan, hampir semua mitra kerja Komisi V merupakan OPD yang mendapatkan porsi anggaran besar dalam APBD 2019 atau di atas setengah triliun rupiah di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.
“Bila serapan anggarannya rendah, itu berarti banyak program yang tidak terealisasi. Pekan lalu saat rapat kerja dengan Komisi V, semua kepala dinas telah berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya,” urai Nizar.
Terpisah, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Adpem) Provinsi Banten Mahdani mengakui bila serapan anggaran mayoritas OPD jarang optimal di triwulan III, tetapi akan dioptimalkan di triwulan IV. “Biasanya di triwulan terakhir kinerja OPD akan maksimal, terutama yang berkaitan dengan pengerjaan fisik,” ujarnya.
Kendati begitu, Mahdani belum bisa merilis capaian kinerja dan serapan masing-masing OPD hingga triwulan III, itu lantaran hampir sebagian OPD belum melaporkan ke Biro Adpem. “Banyak yang belum melaporkan capaian kinerja dan serapan anggaran, sebab laporan triwulan III paling lambat akhir Oktober ini,” katanya.
Sebelumnya, Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti optimistis bila capaian kinerja dan serapan anggaran semua OPD pada triwulan IV bisa di atas 90 persen. Sehingga, Silpa APBD 2019 bisa berkurang dari Silpa APBD 2018.
“Kita akan dorong semua OPD untuk serius mengejar target di triwulan IV. Insya Allah serapan anggaran semua OPD di atas 90 persen,” kata Rina yang dilantik akhir September lalu. (den/alt/ira)
