CILEGON – Walikota Cilegon Edi Ariadi mengingatkan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon untuk meningkatkan pengawasan distribusi bantuan pangan non tunai (BPNT) yang berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Edi menjelaskan, bantuan pangan non tunai merupakan bentuk upaya dari pemerintah untuk memastikan ketercukupan gizi bagi masyarakat yang telah masuk ke dalam kategori rumah tangga sasaran.
Karena itu, Pemkot Cilegon melalui Dinsos harus bisa memastikan jika bantuan itu diterima oleh orang yang tepat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kemensos.
Agar tepat sasaran Pemkot Cilegon telah berupaya dengan melakukan verifikasi data penerima. Ia memastikan verifikasi itu dilakukan secara seksama dan mengacu pada panduan dan aturan yang berlaku. Dengan seperti itu, tanggung jawab pemerintah selanjutnya adalah memastikan jika bantuan itu tidak diselewengkan oleh oknum tertentu.
“Misalnya harusnya beras 10 kilogram dikasihnya cuma 9 kilogram, telur yang seharusnya sekilonya ada 10 ini dikurangi jadi 8, itu jangan sampai, harus dipantau bener-bener,” ujar Edi usai menghadiri acara Rapat Tim Koordinasi se Kota Cilegon Program Bantuan Pangan Non Tunai di Greenotel, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Selasa (22/10).
Tim pengawasan telah dibentuk, kemudian Pemkot Cilegon pun telah melibatkan Polres Cilegon dalam proses pengawasan itu. Ia berharap dengan keterlibatan polisi, penyaluran bantuan tidak alami masalah dan serta tindakan penyelewengan bisa diantisipasi.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Cilegon Abadiah menuturkan, pihaknya sudah bekerjasama dengan Polres Cilegon untuk memastikan jika hal yang dikhawatirkan oleh Walikota Cilegon Edi Ariadi tidak terjadi.
Menurutnya, jika penyelewengan itu ditemukan, maka oknum yang melakukan bisa dikenakan sanksi dan diproses oleh aparat kepolisian. “Kami bersyukur sejauh ini belum ada laporan terkait penyelewengan itu,” ujarnya.
Abadiah melanjutkan, tahun ini ada 9.857 kartu keluarga (KK) yang menerima bantuan pangan non tunai. Untuk setiap KK dalam satu bulan, besaran bantuan sebesar Rp110 ribu. Namun bantuan dalam bentuk pangan seperti beras dan telur.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui e-warung. “Nanti e-warung yang akan memilih supllyernya, dengan beberapa kriteria, misalnya kualitas berasnya, dan berani menjual di bawah HET (harga eceran tertinggi),” ujar Abadiah.
Untuk tahun ini, sejak Januari hingga Oktober, bantuan pangan non tunai yang sudah disalurkan ke masyarakat mencapai Rp10 miliar. Ia memastikan para penerima merupakan tepat sasaran karena sudah melalui proses validasi.
Bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima namun belum terdata, menurutnya bisa melapor ke Dinsos untuk kemudian diusulkan ke Kemensos. (Bayu Mulyana)
