SERANG – Pemerintah Kota Serang mempermudah masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kemudahan itu untuk mencapai target PAD dari sektor PBB sebesar Rp28,5 miliar pada 2020.
Kemudahan bagi masyarakat untuk pembayaran PBB bisa dilakukan melalui ritel dan marketplace seperti Bukalapak dan Tokopedia. Tujuan program itu untuk mengurangi kebocoran pendapatan.
Kepala BPKAD Kota Serang Wachyu B Kristiawan mengatakan, untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran PBB pihaknya telah bekerjasama dengan bjb dengan membuka layanan mobil keliling. “Kita tempatkan mobil keliling dan waktunya telah kita jadwalkan. Tapi itu tadi, kesadaran masyarakat untuk membayar PBB juga harus terus ditingkatkan,” katanya usai monitoring dan evaluasi penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan triwulan III Kota Serang tahun anggaran 2019 di Hotel Flamengo, Kamis (24/10).
Bekerjasama dengan bjb, BPKAD Kota Serang juga membuka layanan pembayaran melalui ritel seperti Indomaret. “Dengan bjb kita buka chanel khusus layanan di Tokopedia dan Bukalapak, termasuk jejaring ritel Indomaret. Jadi sebetulnya saluran masyarakat untuk membayar pajak sudah mudah,” ujarnya.
Kata dia, dengan kerja sama tersebut tinggal melakukan penguatan pada SDM. Mulai dari SDM kelurahan sampai kecamatan. “Seperti pesan pak wali tadi, harus ada penekanan khusus kepada aparatur lurah untuk lebih giat lagi,” cetusnya.
Wachyu mengungkapkan pada 2020 pihaknya memasang target PBB perdesaan dan perkotaan sebesar Rp28,5 miliar. Target tersebut naik dari 2019 sebesar Rp21 miliar.
Sampai evaluasi triwulan III 2019, realisasi PBB Kota Serang baru mencapai Rp18,43 miliar atau 77 persen. “Secara keseluruhan lebih bagus dari tahun sebelumnya,” aku Wachyu.
Sementara itu, Walikota Serang meminta agar aparatur kelurahan dan kecamatan bisa lebih maksimal lagi dalam merealisasikan pencapaian target PBB 2019. Khususnya realisasi PBB perdesaan yang masih belum maksimal. Apalagi, dari 67 kelurahan baru empat kelurahan yang baru mencapai target di atas 50 persen. “Kita evaluasi PBB sekaligus kinerja para lurah, karena PBB perdesaan masih di bawah 50 persen,” katanya. (Ken Supriyono)
