TANGERANG – Adanya rencana kenaikan besaran Upah Minimun Kota (UMK) tahun 2020 sebesar Rp4,1 juta dirasakan akan memberatkan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tangsel. Jika dipaksakan, Apindo yakin banyak perusahaan akan kolaps. Demikian dikatakan Ketua Apindo Kota Tangsel, Adwin Sjahrijal di Rumah Makan Telaga Seafood, Kecamatan Serpong, Minggu (3/11).
Adwin menambahkan, adanya kenaikan UMK menjadi sinyal merah bagi para pengusaha. Soalnya, UMK senilai Rp4,1 juta ditambah insentif sektoral merupakan angka minimum untuk pekerja baru alias fresh graduate. “Itu gaji untuk karyawan baru, beda dengan karyawan yang lama, tentunya di atas itu,” jelasnya.
Diketahui, saat ini UMK Tangsel sebesar 3.841.369. Sesuai PP 78 Tahun 2015 ditambah 8,51 persen, jadi kisaran UMK tahun 2020 akan menjadi Rp4.1 Juta. Nominal itu belum ditambah insentif sektoral yang kisarannya 5 sampai dengan 15 persen. Dan, bila ditambahkan akan menjadi Rp4.715.000 (asumsinya jika ditambahkan 15 persen-red ).
Dengan kondisi tersebut, Adwin berharap Pemkot Tangsel harus membuat terobosan untuk membantu pengusaha agar tak bangkrut. Salah satunya, memberikan kebijakan dengan mensubsidi komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja atau buruh. “Kenaikan yang terjadi setiap tahun, sudah mencapai batas kemampuan pengusaha. Bila tak ada andil Pemkot untuk meringankan KHL, banyak pengusaha yang akan gulung tikar,” katanya.
“Apalagi pelaku industri banyak yang mempekerjakan warga Kota Tangsel. Nanti, dampaknya masyarakat juga yang rugi,” tandasnya.
Sekretaris Apindo Kota Tangsel, Yaqub Ismail mengatakan andil Pemkot, maksudnya membuat program bisa membangun rumah susun untuk buruh atau pekerja, subsidi sembako, subsidi transportasi dan sebagainya. Apindo menyadari, kenaikan sudah diatur sesuai dengan PP 78 Tahun 2015 tentang kenaikan upah kerja. Dan, regulasi itu harus dijalankan.
“Jadi, komponen KHL tak sepenuhnya ditanggung pengusaha. Ada kebijakan yang dilakukan Pemkot baik KHL maupun sektoral. Contohnya seperti DKI Jakarta, Kota Tangerang yang sudah menggratiskan angkot. Dengan begitu, komponen KHL yang ditanggung pengusaha berkurang,” terangnya.
Ia menambahkan persaingan usaha yang sengit dan kompleks, membuat pengusaha harus melakukan inovasi dan efisiensi. Ada industri Tangsel yang berdiri sejak 1988, mempekerjakan warga Tangsel lulusan SD, SMP tadinya memiliki sembilan merk dagang, kini tinggal tiga merk dagang. “Industri itu, barangnya diekspor dan kualitasnya sangat baik. Tapi, harga jualnya yang tak bersaing mengakibatkan pembeli beralih,” jelasnya.
“Setelah ditelusuri, ternyata harga barangnya tinggi lantaran biaya produksi yakni membayar gaji yang tinggi akhirnya mempengaruhi harga produk yang dijual,” tambahnya.
Bila kenaikan ini, terus terjadi setiap tahunnya. Bisa dipastikan akan ada efisiensi seperti pengurangan karyawan yang cukup signifikan secara bertahap bahkan penundaan penggajian, demi keberlangsungan industri. “Untuk apa kalau naik setiap tahunnya, malah membuat industri jadi gulung tikar,” sebutnya.
“Pertanyaanya, lantas apa solusinya? Ya itu tadi, solusinya pemerintah harus mampu membuat kebijakan untuk keberlangsungan pengusaha dan pekerjanya, supaya perekonomian daerah tetap berjalan,” tandasnya.
Menyikapi itu, Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-TSK SPSI) Kota Tangsel, Hari Mardiyanto menyatakan tidak ada alasan bagi Apindo untuk keberatan. “Kalau sesuai PP 78 tahun 2015 memang naik 8,51% dan UMK 2020 berkisar Rp4,1 juta. Itu pun kami juga masih keberatan, kami ingin Rp4,2 juta” singkatnya. (you/asp)












