SERANG – Berbagai upaya dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Bekerja sama dengan kepolisian, Bapenda ikut serta dalam razia kendaraan untuk mengecek kelengkapan dokumen kendaraan.

Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari mengatakan, dari data potensi 5.015.506 unit kendaraan di Banten, kendaraan yang belum daftar ulang sebanyak 1.820.016 unit. “Kami akan inventarisasi lagi kendaraan yang belum daftar ulang itu. Dengan data yang akurat, kami akan menagih yang memang belum membayar pajak,” ujar Opar, Kamis (7/11).

Opar berharap, dengan adanya razia bersama aparat kepolisian, masyarakat dapat memenuhi kewajiban mereka membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor itu menjadi salah satu penyumbang PAD yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan di Banten.

Kata dia, selain razia, pihaknya juga melakukan berbagai upaya untuk peningkatan PAD seperti mengeluarkan kebijakan bebas denda sejak 1 Juli sampai 31 Oktober dalam Pergub Nomor 17 Tahun 2019, melakukan door to door, peningkatan pelayanan, pendekatan pelayanan, hingga petugas kantor bersama samsat yang sudah menggunakan standar ISO 9001/2015. “Sekarang sudah saatnya kami melakukan tindakan tegas,” ujarnya.

Kepala Bidang Pendapatan Bapenda Provinsi Banten Abadi Wuryanto menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan Korsupgah KPK, kepolisian, dan PT Jasa Raharja untuk membentuk Satgas Penagihan. Nanti, pihaknya akan mengundang seluruh wajib pajak yang belum membayar pajak untuk segera menyelesaikan kewajibannya.

Kata dia, wajib pajak akan dikenakan denda dua persen apabila lewat bulan dan maksimal 25 persen apabila lewat tahun. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, serta Pergub Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah. (nna/air/ira)