PANDEGLANG – Bupati Irna Narulita berjanji akan mengutamakan pembangunan pro rakyat pada program kerja tahun 2020. Pernyataan sikap itu disampaikan dalam rapat paripurna Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota RAPBD 2020 di ruang rapat paripurna DPRD Pandeglang, Kamis (14/11).
Kata Irna, usulan yang disampaikan anggota DPRD Pandeglang akan dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang pro rakyat. “Akan kami jadikan pertimbangan dalam pembahasan dan penyempurnaan APBD 2020 agar semua kegiatan yang dibiayai dana tersebut pro rakyat,” katanya, Kamis (14/11).
Irna berjanji akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak agar pembangunan di Kabupaten Pandeglang bisa dikerjakan dengan optimal, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. “Kami akan berupaya maksimal, kita akan bangun kerja sama yang harmonis dengan DPRD, Pemprov Banten, Pemerintah Pusat dan instansi swasta, serta stakeholder lainnya,” katanya.
Irna menerangkan, dalam postur rancangan APBD 2020 Pemkab Pandeglang telah mengalokasikan dana besar untuk memenuhi kebutuhan dasar maayarakat. “Dana bansos untuk rumah tidak layak huni sebesar Rp17 miliar untuk seribu orang penerima, penyediaan air minum dan pamsimas sebesar Rp3,5 miliar untuk 55 lokasi di 35 kecamatan, individu sebesar Rp3 miliar untuk penanganan kerawanan sosial kebencanaan,” katanya.
Irna mengatakan, dirinya akan terus berupaya memaksimalkan sumber pendapatan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang bisa terus bertambah setiap tahun.
“Upaya peningkatan PAD terus dilakukan dengan cara penyempurnaan dua raperda inisiatif. Adapun penyertaan modal dapat kita diskusikan lebih lanjut. Mengenai, DAK dan bankeu belum masuk karena nota keuangan tersebut mengacu pada KUA PPAS yang disampaikan pada Agustus 2019. DAK akan dimasukan dalam raperda APBD 2020 pasca nota keuangan, sedangkan bankeu harus dianggarkan terlebih dahulu oleh Pemprov Banten,” katanya.
Menurut Irna, program kerja tahun 2020 telah disesuaikan dengan program Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat agar selaras. “Dalam proses penentuan program mengacu pada visi misi dan pertimbangan ketersediaan anggaran. Program yang kami lakukan di tahun depan telah melakukan sinkron dengan Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat. Pelaksanaan pelatihan kerja di BLK, job fair bekerja sama dengan swasta, pemberdayaan UMKM, serta pelaksanaan kegiatan dari DD agar bisa menyerap tenaga kerja cukup besar,” katanya.
Selain itu, lanjut Irna, Pemkab juga terus berupaya memulihkan kondisi perekonomian masyarakat pasca tsunami akhir Desember 2018 lalu. Tujuannya, agar perekonomian masyarakat di sepanjang pantai di Pandeglang terus membaik.
Ketua DPRD Pandeglang Tb Udi Juhdi mengatakan, jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi akan dijadikan acuan dalam pembahasan bersama RAPBD 2020 antara eksekutif dan legislatif. “Akan dijadikan bahan pertimbangan semua anggota DPRD Pandeglang. Kami harapkan kepada kepala OPD agar hadir dan tidak diwakilkan dalam pembahasan bersama dengan komisi-komisi di DPRD,” katanya. (dib/zis)











