SERANG – Di hadapan pengurus dan anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Banten, Wakil Gubernur Andika Hazrumy berjanji akan terus menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan, untuk memberikan kepastian hukum bagi investor menanamkan modalnya di Banten.
Hal itu diungkapkan Andika saat membuka acara Banten Investment Gathering 2019 yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten di Ice BSD Tangerang, Selasa (26/11).
RelatedPosts
Andika juga meminta bupati/walikota melalui perangkat daerah (Dinas Penanaman Modal) bersama perangkat daerah bidang hukum agar melakukan inventarisasi peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah yang berpotensi menghambat investasi.
Menurut Andika, dalam konteks kelembagaan, peran kepala daerah sangat besar dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Kewenangan kepala daerah dalam menempatkan aparatur pelayanan, membuat peraturan daerah, penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung menjadi sangat penting. “Apakah kewenangan tersebut ramah terhadap investasi atau sebaliknya, keputusan kepala daerah bisa menjadikan biaya investasi yang mahal atau tidak,” papar Andika.
Untuk menarik investasi masuk, lanjut Andika, pemerintah kabupaten/kota dituntut kreatif dan inovatif membuat regulasi yang memberikan dorongan untuk menarik minat calon investor agar menanamkan modalnya. Namun, terobosan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Selain itu, perlu didukung oleh aparatur-aparatur yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang masing-masing, agar pelaksanaan investasi di daerah dapat berjalan lancar,” tuturnya.
Dikatakan Andika, adanya lembaga perizinan terpadu dalam konteks pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sangat penting dalam rangka untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dengan memanfaatkan teknologi informasi. “Teknologi mestinya mempermudah bukan mempersulit,” tegasnya.
Ia menambahkan, Provinsi Banten memiliki 19 kawasan industri yang tersebar di lima kabupaten kota. Adapun tren investasi di Banten setiap tahunnya terus meningkat. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), nilai Investasi Provinsi Banten pada Tahun 2018 sebesar US$ 531,8 miliar dengan 944 proyek (penanaman modal asing/PMA). Sedangkan PMDN mencapai Rp3,3 triliun dengan 369 proyek. “Realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) 2018 di Provinsi Banten menempati urutan keempat setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) Provinsi Banten berada di peringkat ke sembilan,” paparnya.
TINGKATKAN KOORDINASI
Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat menilai, upaya menarik investor datang ke Banten tidak cukup hanya dengan mengevaluasi perda-perda yang berpotensi menghambat investasi. Menurutnya, Pemprov harus lebih dulu meningkatkan koordinasi dengan kabupaten kota sehingga investasi yang masuk bisa menyerap tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran di Banten. “Bagaimana investor tertarik datang ke Banten, bila kabupaten/kota dan provinsi tidak sinergis dan berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Terkait regulasi, Ade mengaku sepakat bila disederhanakan soal perizinan. Namun, itu belum cukup bila Pemprov dan pemkab pemkot tidak memiliki visi yang sama. “Pemprov kan pembina kabupaten kota. Setiap perda di daerah pasti koordinasi dengan pemerintah provinsi. Mestinya dilakukan inventarisasi bersama kemudian memberikan solusi,” tegasnya.
Politikus Gerindra ini berharap, Gubernur dan Wakil Gubernur memberikan contoh pada bupati walikota terkait terobosan soal penyederhadaan perizinan usaha di Banten. “Jangan terkesan hanya saling menyalahkan antara provinsi dan kabupaten kota. Kita sepakat regulasi yang menghambat investasi dipangkas, tapi pemerintah provinsi harus lebih dulu serius mengelola aset dan kekayaan daerah. Itu kemudian dipromosikan dengan kreatif. Dengan begitu, para investor bisa berbondong-bondong datang ke Banten,” ungkapnya.
Bila mengurus aset dan kekayaan daerah saja belum serius, jangan berharap investasi di Banten bisa mencapai target. “Masih banyak aset daerah yang belum dikelola dengan baik, padahal itu juga menjadi pertimbangan calon investor datang ke Banten,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengatakan, pemerintah pusat telah mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait investasi. Di mana pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja melalui kerja sama investasi, sehingga banyak menyerap tenaga kerja dan menekan angka pengangguran. “Pemerintah pusat mendorong semua daerah mampu menjadi tuan rumah yang baik dan responsif bagi investasi, yang muaranya bergerak pada majunya pertumbuhan ekonomi, dengan terserapnya tenaga kerja secara maksimal,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Andra, agar investasi di daerah bisa menyerap tenaga kerja, mesti didukung oleh regulasi yang efisien yang tidak tumpang tindih, dan ditopang dengan pembangunan infrastruktur yang mengkoneksikan pasar dan potensi ekonomi serta dilayani oleh birokrasi yang efisien. “Pemerintah daerah diminta jangan hanya mengandalkan sumber daya alam, tapi harus meningkatkan daya saing manufaktur dan jasa modern,” ungkapnya.
DPRD dan unsur Forkopimda lainnya, diminta berkordinasi dengan pemerintah daerah agar investasi di semua provinsi bisa menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. “Jadi terkait perda (regulasi), arahan Presiden sangat jelas. Bukan pada kuantitas tapi pada kualitas perda, dan jangan sampai perda-perda yang dihasilkan malah menghambat investasi,” katanya. (den/air/ags)
