SERANG – Baru setengah tahun anggaran, Inspektorat Provinsi Banten sudah mencatat ada 623 temuan di Pemprov Banten. Berdasarkan data Inspektorat, pada semester I tahun 2019 ini ditemukan adanya kerugian daerah sebesar Rp2,702 miliar. Jumlah kerugian daerah itu kemungkinan bertambah mengingat pemeriksaan belum penuh satu tahun.

Namun, Inspektur Provinsi Banten E Kusmayadi mengatakan, kerugian daerah itu menurun dibandingkan tahun lalu yang angkanya mencapai Rp5,377 miliar. “Pengelolaan keuangan semakin akuntabel,” ujar Kusmayadi usai Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Banten di gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (28/11).

Kusmayadi mengungkapkan, mayoritas kerugian daerah itu disebabkan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada belanja modal serta barang dan jasa. Kerugian daerah itu bisa saja akibat perencanaan yang dilakukan pejabat yang bersangkutan tidak sesuai dengan pelaksanaan atau kesalahan justru terjadi di pihak ketiga.

Ia menguraikan, kerugian daerah yang ditemukan di semester pertama tahun ini berasal dari 623 temuan yang dibagi dalam lima kategori, yaitu dari hasil audit 126 temuan, review 145 temuan, monitoring dan evaluasi (monev) 238 temuan, pengawasan audit tujaun tertentu (ATT) 51 temuan, serta konsultasi dan pengawasan lainnya sebanyak 63 temuan. Sedangkan tahun lalu yang nominal kerugian daerah mencapai Rp5,377 miliar berasal dari 546 temuan yang terdiri dari hasil audit 138 temuan, review 90 temuan, monev 211 temuan, pengawasan ATT 50 temuan, serta konsultasi dan pengawasan lainnya 57 temuan.

Kata dia, berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan pada 2018-2019, masih ditemukan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal (SPI) maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, baik para tataran perencanaan maupun pelaksanaan. “Indikasi itu ditunjukan oleh adanya beberapa temuan,” ujarnya.

Diuraikan temuan itu yakni masih terdapat kekurangan volume pekerjaan, kemahalan harga barang, ketidaksesuaian spesifikasi barang dan pekerjaan, barang hasil pengadaan belum dimanfaatkan, dan belanja tidak dilengkapi bukti pendukung. Selain itu, pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan, kelemahan pengelolaan aset tetap, pencatatan dan pelaporan barang persediaan, serta lain-lain yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.

Namun, Kusmayadi menuturkan secara unum hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2018 sampai dengan 2019 menunjukkan adanya perubahan semakin meningkatnya sistem pengendalian intern yang memadai dan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta pengelolaan keuangan semakin akuntabel.

“Tingkat integritas di Banten juga semakin meningkat. Itu dibuktikan dengan hasil survei penilaian integritas pada tahun 2017 sebesar 57,64 persen meningkat di tahun 2018 menjadi 65,88. Ini menunjukkan tingkat korupsi semakin menurun di Banten,” tegasnya.

Terkait temuan, Kusmayadi mengatakan, pihaknya telah menindaklanjutinya dengan meminta pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengembalian. Namun, diakuinya belum seluruh kerugian daerah itu diselesaikan.

Untuk kerugian tahun 2018 misalnya, dari total Rp5,377 miliar, baru terselesaikan yakni 82,4 persen atau sebesar Rp4,430 miliar. Sedangkan pengembalian yang belum diselesaikan di antaranya terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Rp616 juta, Dinas

Perhubungan (Dishub) Rp72 juta, dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp60 juta. Sementara untuk kerugian daerah di 2019 sebagian besar sudah ditindaklanjuti. “Rata-rata 2019 langsung diselesaikan karena kecil-kecil. Kami dorong ketika ada temuan untuk diselesaikan,” ungkapnya.

Ia menerangkan, sesuai ketentuan, kerugian daerah sebetulnya harus dikembalikan selama 60 hari. Jika tak sanggup, maka akan sidang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR). (Rostina)