BANDUNG – Pertemuan the Indonesian AIDS Conference (iAIDS) 2019 di Bandung yang berlangsung 29 November – 1 Desember 2019 melahirkan sejumlah kesepakatan, di antaranya kesepakatan kepala daerah dalam penaggulangan HIV dan AIDS.
Kesepakatan kepala daerah menyebutkan, para kepala daerah di Indonesia berkomitmen memperkuat upaya penanggulangan HIV dan AIDS di daerah, baik kelembagaan maupun program dengan melakukan inovasi dan kolaborasi. Kedua, pelibatan seluruh stakeholder di daerah termasuk TNI dan Polri serta lintas sektor lainnya mendesak dilakukan agar program pencegahandan penanggulangan HIV/AIDS (P2HIV) lebih memiliki dampak yang luas. Ketiga, peluang pendanaan dari dana desa dan sumber dana lainnya yang sesuai perundang-undangan yang berlaku akan terus dilakukan untuk program P2HIV yang lebih berkelanjutan.
RelatedPosts
Selain kesepakatan kepala daerah, pertemuan iAIDS 2019 juga menghasilkan sejumlah kesepakatan dari Forum Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan rekomendasi dari Forum Masyarakat. Setiap rekomendasi dirumuskan dalam pertemuan yang dihadiri sedikitnya 700 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Hal penting lainnya yang diraih dalam kegiatan ini adalah munculnya Deklarasi Bandung yang berisi tujuh butir pernyataan. Yaitu, pertama, melakukan percepatan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS melalui strategi 3 zero (zero new infection, zero AIDS related death, zero discrimination, dan pendekatan perubahan perilaku pada setiap tahapan promotifm preventif, kuratif, dan rehabilitatif di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Kedua, meningkatkan peran pemerintah daerah dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia terutama untuk pemenuhan target SPM bidang kesehatan. Ketiga, mendorong kolaborasi peran dari seluruh sektor untuk meningkatkan program dan anggaran pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang berkelanjutan.
Keempat, memperkuat kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota secara terstruktur dan sistematis. Kelima, mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif dengan pelibatan aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren, dunia bisnis, akademisi. Keenam, mengupayakan penanganan ibu dan anak dengan HIV/AIDS (ADHA) yang komprehensif dan berkelanjutan. Ketujuh, melaksanakan program pengurangan dampak buruk pada pengguna napza melalui konseling.
Deklarasi Bandung ini lahir sebagai tekad untuk mengakhiri epidemi HIV/AIDS di Indonesia pada tahun 2030. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi pejabat yang mengawali penandatanganan Deklarasi Bandung tersebut, diikuti sejumlah perwakilan kepala daerah di Indonesia.
Dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Jawa Barat Dudi Sudrajat Abdurachim saat menutup acara, Ridwan Kamil menyatakan kegiatan iAIDS 2019 telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berbagi pengetahuan dan pembelajaran dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. “Hasil pertemuan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan semangat yang baru bagi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di seluruh Indonesia,” dikutip dari siaran pers panitia iAIDS 2019.
Seperti diketahui, secara kumulatif sejak 1987 hingga Juni 2019, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI melaporkan kasus HIV di Indonesia mencapai 349.882. Sementara, kasus AIDS yang dilaporkan mencapai 117.064.
Saat ini, sembilan puluh persen kabupaten dan kota di Indonesia (463 kabupaten dan kota) telah melaporkan adanya kasus HIV/AIDS di wilayahnya. Lima provinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi yaitu DKI Jakarta (62.108), diikuti Jawa Timur (51.990), Jawa Barat (36.853), Papua (34.473), dan Jawa Tengah (30.257). Sementara itu, lima provinsi dengan kasus AIDS tertinggi adalah Papua (22.554), Jawa Timur (20.412), Jawa Tengah (10.858), DKI Jakarta (10.242), dan Bali (8.147). (aas)
