SERANG – DPRD Banten melalui Komisi V memanggil Sekda Banten dan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud). Pemanggilan itu dilakukan untuk mengevaluasi program pendidikan sekaligus rapat koordinasi (rakor) terkait raperda penyelenggaraan pendidikan yang mandek di Pemprov Banten.
Sekda Banten Al Muktabar didampingi Plt Kepala Dindikbud Banten M Yusuf, Kepala Biro Hukum Agus Mintono, dan para kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Dindikbud memenuhi panggilan Komisi V sekira pukul 14.00 WIB. Kedatangan rombongan Sekda Banten langsung diterima Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said Dimyati, Ketua Komisi V M Nizar, Wakil Ketua Komisi V Yeremia Mendrofa, dan seluruh anggota Komisi V.
Sebelum melakukan pembahasan mengenai raperda tentang penyelenggaraan pendidikan, rakor diawali dengan evaluasi kinerja Dindikbud. Koordinator Komisi V M Nawa Said menilai, Pemprov Banten perlu melakukan pembenahan serius terkait mindset dan kultur kerja di Dindikbud. “Reformasi birokrasi di Dindikbud sangat lemah, layanan pendidikan pun masih banyak masalah. Bahkan laporan kinerja selalu tidak tepat waktu, ini perlu segera dibenahi,” kata Nawa saat membuka rakor di ruang Komisi V, Kamis (5/12).
Ia pun meminta Sekda Banten untuk mengawal dan memastikan proses seleksi jabatan Kepala Dindikbud Banten tepat waktu, sehingga pembenahan di Dindikbud bisa dilakukan secara total. “Wajar kalau Gubernur marah menyikapi kinerja Dindikbud. Hasil evaluasi Komisi V, memang kinerja Dindikbud masih jauh dari harapan,” tuturnya.
Nawa berharap, melalui rakor khusus antara Komisi V dengan Dindikbud diharapkan ada perbaikan untuk meningkatkan layanan pendidikan. “Termasuk soal raperda penyelenggaraan pendidikan yang tertunda pengesahannya oleh dewan lama. Kita ingin mencari solusi, kita ingin membenahi Dindikbud bersama-sama,” paparnya.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa Gubernur Banten Wahidin Halim telah mengganti Plt Sekretaris Dindikbud dari sebelumnya dijabat Ujang Rafiudin (Kabid Kebudayaan Dindikbud), kini dijabat oleh Dwi Sahara (Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
Ketua Komisi V M Nizar menanggapi pergantian Plt Sekretris Dindikbud. Menurutnya, pergantian itu diharapkan sebagai bagian dari upaya pembenahan di Dindikbud. “Kami tahu awal Desember, gubernur menyoroti lemahnya kinerja dindik. Semoga pergantian ini bagian dari solusi. Sebab kini Dindikbud Banten, kepala dan sekretarisnya dijabat pelaksana tugas,” ujarnya.
Nizar pun mempertanyakan status kepegawaian Dwi Sahara sebagai Plt Sekretaris Dindikbud yang baru. “Pak Sekda mohon dijelaskan terkait status kepegawaian Bu Dwi, sebab setahu kami beliau merupakan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diperbantukan di Pemprov. Jangan sampai pergantian ini memicu persoalan baru,” tuturnya.
Menanggapi pernyataan Nawa dan Nizar, Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, Dindikbud merupakan salah satu OPD yang mendapat peringatan keras dari gubernur saat rapat evaluasi kinerja OPD tahun anggaran 2019. Namun terkait pergantian Plt Sekretaris Dindikbud, itu kewenangan gubernur. “Pembenahan terus kita lakukan, sambil menunggu proses open bidding calon kepala Dindikbud rampung,” ujarnya.
Al berharap, rakor dengan Komisi V merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kinerja Dindikbud Banten. “Penyelenggara pemerintahan di provinsi kan bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif,” paparnya.
Plt Kepala Dindikbud M Yusuf membenarkan bila jabatan Plt Sekretaris tak lagi diisi oleh Ujang Rafiudin. “Bu Dwi sejak kemarin (4 Desember) menjabat Plt Sekretaris Dindikbud menggantikan Pak Ujang,” ujarnya.
Yusuf pun mengaku tidak tahu alasan pergantian Plt Sekretaris Dindikbud tersebut. “Itu kewenangan pimpinan. Prinsipnya untuk optimalisasi kinerja,” paparnya. (den/air/ags)
