PANDEGLANG – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang Ahmad Suja’i meminta para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) 2020 agar menaati aturan. Sikap ini penting, kata dia, agar proses pencalonan berjalan lancar dan terwujud pemilu yang berkualitas.
“Saya harap para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari usulan parpol (partai politik-red) maupun dari jalur perseorangan atau independen dapat mematuhi aturan kepemiluan dan tahapan kepemiluan,” kata Suja’i usai membuka acara Sosialisasi Syarat Calon dan Persyaratan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020, di aula PKPRI Pandeglang, Selasa (10/12).
Hadir dalam acara ini, perwakilan pengurus parpol dan para tokoh di Kabupaten Pandeglang. Suja’i mengakui, pihaknya memiliki kewajiban menyosialisasikan syarat calon dan persyaratan pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020.
Oleh karena, hal itu sebagaimana diatur dalam Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota Tahun 2020. “Maka sesuai dengan ketentuan itu salah satu tugas penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU belum melaksanakan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan baik parpol, kepada pemilih maupun stakeholder lainnya,” katanya.
Suja’i berharap, warga di Kabupaten Pandeglang dapat memahami aturan untuk maju dari jalur perseorangan. “Misalkan akan ada yang maju jalur perseorangan, maka harus tahu tanggal berapa harus menyerahkan dukungannya. Sementara dalam jadwal untuk penyerahan dukungan pada tanggal 19 sampai 23 Pebruari 2020 mendatang,” katanya.
Suja’i meyakini, jika warga yang maju dari jalur perseorangan ini memahami aturan dan jadwal tahapan, nanti pada pelaksanaanya tidak ada kekeliruan yang merugikan sendiri yakni calon perseorangan tersebut. “Sehingga jangan sampai ketika mendafatarkan diri hanya membawa foto copy KTP atau surat keterangan (SUKET) dari Disdukcapil, tapi tidak melampirkan formulir yang sah berdasarkan ketentuan yang sudah diatur, baik oleh peraturan KPU maupun pedoman yang lainnya,” katanya.
Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Teknis dan Hubungan Publikasi Masyarakat (Hupmas) Nurul Jannah memastikan, KPU membuka layanan konsultasi soal aturan dan infromasi bagi para peserta pemilu dan maupun bakal calon dari jalur perseorangan di kantor KPU Pandeglang. “Layanan ini kita buka sesuai tahapan dan informasi termasuk syarat calon dan persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati,” katanya. (her/zis)










