CILEGON – Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Cilegon tahun 2020 untuk industri kelompok 1 B seperti logam mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu. Itu merupakan hasil rapat perwakilan asosiasi perusahaan, buruh, dan Pemkot Cilegon, Rabu (12/12).
Rencananya pada 2020 mendatang besaran UMSK untuk kelompok 1 B sebesar Rp300 ribu. Sedangkan pada 2019 sebesar Rp355 ribu. Secara terperinci, UMSK Cilegon 2020 yang telah direkomendasikan Pemkot Cilegon kepada Pemprov Banten yaitu kelompok 1 A kimia Rp375 ribu, jika dibandingkan 2019 jumlah itu naik Rp5.000.
Sedangkan kelompok 2, besaran UMSK tidak mengalami kenaikan, yakni sebesar Rp275 ribu. Demikian juga dengan kelompok 3 bidang jasa dan telekomunikasi yang tidak mengalami kenaikan, yakni sebesar Rp197 ribu.
Ketua Serikat Buruh Kota Cilegon Rudi Sahrudin mengaku kecewa atas keputusan pemerintah tersebut. Seharusnya, kata dia, setiap tahun UMSK buruh mengalami peningkatan demi mewujudkan kesejahteraan para buruh. “Ini malah turun, ada yang naik cuma Rp5.000,” ujar Rudi kepada Radar Banten, Kamis (12/12).
Menurut Rudi, alasan pihak asosiasi industri yang menyatakan turunnya UMSK akibat lesunya kondisi industri merupakan hal yang mengada-ada. Padahal menurutnya yang sedang terpuruk hanya PT Krakatau Steel (KS). “Jadi asosiasi pukul rata, semua industri disamakan, padahal kan cuma KS aja,” tutur Rudi.
Meski kecewa, menurut Rudi para buruh tidak akan melakukan unjuk rasa. Buruh akan menerima ketetapan tersebut, tetapi pada 2021 mendatang para buruh berharap hal serupa tidak kembali terjadi. Buruh meminta kepada pemerintah untuk benar-benar memperjuangkan kesejahteraan para buruh melalui kebijakan rekomendasi besaran UMSK serta UMK.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon Bukhori menjelaskan, awalnya besaran UMSK yang direkomendasikan berdasarkan hasil rapat pleno pada tanggal 5 Desember 2019, kelompok 1 A sebesar Rp420 ribu, 1 B Rp355 ribu, kelompok 2 sebesar Rp275 ribu, dan kelompok 3 Rp197 ribu.
Namun, Asosiasi Sektor Besi dan Baja serta Asosiasi Industri Plastik Indonesia melayangkan keberatan atas usulan untuk Kelompok 1 A dan B kepada Walikota Cilegon. Keberatan itu pun direspons oleh Walikota dengan meminta tambahan waktu kepada Pemprov Banten guna kembali membahas usulan UMSK tersebut. “Setelah kembali dirundingkan dari sekira jam 14.00 WIB sampai jam 21.00 WIB, akhirnya disepakati besaran UMSK itu,” ujar Bukhori.
Usulan UMSK 2020 pun lanjut Bukhori dilayangkan ke Pemprov Banten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten. Ia berharap dengan ada kesepakatan itu tidak ada lagi gejolak buruh. Kemudian buruh pun membatalkan rencana aksi yang sudah disusun. (bam/ibm/ags)
