SERANG – Pemprov Banten terus melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah penduduk miskin yang masih tinggi. Salah satu upayanya melalui pencegahan praktik korupsi. Hal itu diungkapkan Sekda Banten Al Muktabar menanggapi saran dan kritik yang disampaikan akademisi dalam diskusi akhir tahun yang digelar Fraksi Gerindra DPRD Banten.
“Angka kemiskinan di Banten sampai tahun ini masih di atas lima persen, kami terus berupaya menekannya agar masyarakat Banten lebih sejahtera melalui berbagai program pembangunan dan pencegahan korupsi,” kata Al Muktabar kepada wartawan usai salat Jumat di Masjid Raya Al-Bantani, KP3B, Jumat (13/12).
Dalam tiga tahun terakhir, lanjut Al, menurunnya persentase jumlah penduduk miskin sejalan dengan upaya Pemprov dalam pemberantasan korupsi. “Dengan uang negara yang bisa diselamatkan, maka uang tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, bila semakin banyak uang rakyat yang tidak diselewengkan (dikorupsi), semakin besar pula kesempatan rakyat menikmati kue pembangunan. Dengan demikian, cita-cita berdirinya Provinsi Banten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan lagi sebuah mimpi.
“Kemiskinan pun semakin tergerus. Ditambah berbagai program sosial terus kita lakukan untuk membantu masyarakat miskin,” tuturnya.
Al mengakui bila mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran butuh kerja bersama antara provinsi dan kabupaten kota, makanya Pemprov selalu membangun sinergi dengan bupati walikota. “Pemprov kan kepanjangan tangan pemerintah pusat, salah satu tugasnya melakukan koordinasi dengan pemkab pemkot dalam melaksanakan program pembangunan daerah,” tegasnya.
Al mengaku bersyukur upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Pemprov diapresiasi oleh KPK. “Provinsi Banten masuk tiga besar sebagai provinsi terbaik dalam upaya pencegahan korupsi, penghargaan itu diberikan KPK. Semoga penghargaan ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Prinsipnya, Pemprov tidak antikritik soal program pembangunan. Sebab, membangun Banten perlu kerja sama dari semua pihak. Sejak kepemimpinan Wahidin Halim-Andika Hazrumy, Banten terus melakukan berbagai pembenahan dalam segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Memang masih ada beberapa program pembangunan yang perlu dievaluasi. Tapi, Pak Gubernur, Wakil Gubernur telah komitmen untuk menyejahterakan masyarakat dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemprov setiap tahunnya,” tegasnya.
Berdasarkan data KPK, Pemprov Banten bersama Pemprov Kalimantan Tengah dan Pemprov Jawa Tengah mendapat penghargaan atas capaian implementasi pencegahan korupsi, dalam Peringatan Hari Antikorupsi Dunia (Hakordia) 2019 di Kantor KPK.
Ketiga provinsi dianggap cukup baik dalam perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah serta pembinaan dan tata kelola pemerintahan yang bersih kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten kota di wilayahnya.
Usai menerima penghargaan dari KPK, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh aparatur Pemprov Banten yang berkomitmen penuh dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. “Karena tanpa korupsi, Banten semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera,” ujarnya. (den/alt/ira)
