SERANG – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan meminta klarifikasi dari Panitia Seleksi (Pansel) seleksi terbuka (open bidding) jabatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Asda 1 Pemprov Banten. Mereka akan meminta penjelasan secara rasional alasan pansel menghentikan seleksi terbuka itu padahal masih dalam proses.
Asisten Komisioner KASN Nurhasni mengatakan, hingga saat ini, pansel belum melakukan koordinasi dengan KASN. “Harusnya koordinasi agar tahu,” ujar Nurhasni kepada Radar Banten melalui telepon seluler, Selasa (17/12).
Nurhasni mengatakan, selain ke KASN, pansel juga seharusnya berkoordinasi dengan pejabat pembina kepegawaian (PPK) dalam hal ini Gubernur Banten terkait penghentian proses open bidding. Untuk itu, KASN akan meminta klarifikasi.
“Saya akan koordinasi dengan Pokja Penyelidikan. Apakah kami yang ke sana (Banten-red), atau pansel yang diundang kesini,” tuturnya. Ia mengatakan, seharusnya seluruh tahapan dilalui pansel, mulai dari seleksi administrasi, asesmen, tes tertulis, hingga tes wawancara. “Seharusnya sampai akhir tahapan,” tegas Nurhasni.
Berdasarkan ketentuan, pansel mempunyai tujuh tugas. Yakni menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian; menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi; menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian; dan menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Berikutnya, mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran; melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
Dihubungi terpisah, Gubernur Wahidin Halim selaku PPK mengatakan, hanya mendapatkan laporan dari pansel bahwa seleksi terbuka dua jabatan di Pemprov Banten akan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat. “Sepanjang boleh dan ada aturan silakan. Karena memang nilainya kurang,” ujarnya.
Terkait dengan alasan pembatalan lantaran nilai asesmen minimal 70, WH mengaku tak tahu. Apalagi, jika ada perbedaan dengan open bidding sebelumnya yakni jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Ketahanan Pangan. “Itu mah pansel sih. Gue mah terima beres. Yang tertinggi itu yang dipilih. Gubernur mah gak mau ikut-ikutan itu. Objektif,” tandasnya.
Ditanya apakah akan seleksi ulang atau mutasi, WH mengaku hal itu akan diserahkan kepada pansel. “Bagaimana pansel. Saya akan panggil Sekdanya. Saya akan ikuti aturan. Tidak ada kepentingan lain,” ujarnya.
Mantan anggota DPR RI ini mengatakan, akan melihat laporan Sekda Banten terkait proses open bidding tersebut apakah akan diulang atau mutasi. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan KASN. “Kan mutasi segala pansel itu lapor ke KASN. Gubernur gak bisa memutuskan sendiri tanpa koordinasi dengan KASN,” tutur WH. (nna/alt/ags)
