SERANG – Hingga 16 Desember 2019, ada 73 perusahaan yang mengajukan penangguhan upah minimum kabupaten kota (UMK) tahun 2020 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten. Namun, berdasarkan rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Banten, kemarin, 69 perusahaan dikabulkan usulan penangguhannya, sedangkan dua perusahaan ditolak, dan dua perusahaan lain harus diverifikasi ulang.
Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Disnakertrans Banten Karna Wijaya mengatakan, Dewan Pengupahan akan merekomendasikan saran atau pertimbangan kepada Gubernur terkait hasil pleno itu. Kata Karna, 69 perusahaan dikabulkan permohonan penangguhannya. Puluhan perusahaan itu berada paling banyak di Kabupaten Tangerang. Selain itu, ada juga di Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon.
Dengan disetujuinya penangguhan itu, perusahaan-perusahaan itu ada yang membayar upah pekerjanya dengan menggunakan UMK 2019. “Ada yang memberikan upah di atas 2019, tapi di bawah 2020. Ada juga yang bertahap dari UMK 2019 ke 2020. Itu sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja,” terangnya.
Sementara itu, lanjut Karna, dua perusahaan yang ditolak berada di Kabupaten Tangerang. “Ditolak karena tidak memenuhi syarat, karena tidak ada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh,” tuturnya.
Sedangkan dua perusahaan lainnya diverifikasi ulang oleh Disnakertrans karena pekerja atau buruhnya ada yang setuju tapi ada juga yang menolak. Maka, pihaknya akan memanggil pengusaha dan pekerja yang menolaknya.
Karna menegaskan, syarat penting yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Selain itu, neraca keuangan perusahaan diverifikasi, perkiraan produksi dua tahun yang akan datang, serta dokumen-dokumen perusahaan. Biasanya, perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK adalah padat karya yang mendapatkan order atau pesanan dari pembeli.
“Butuh kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Karena kalau neraca keuangan, pengusaha yang bikin. Mereka (pengusaha-red) bisa saja mengaku hanya mendapat order tiga bulan, tapi pekerja bilang sepuluh bulan. Itu contohnya,” papar Karna.
Diketahui, Gubernur Banten telah menetapkan besaran UMK. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.320-Hik/2019 tentang Penetapan UMK di Banten tertanggal 19 November 2019. Adapun besaran UMK 2020, yakni Kabupaten Pandeglang Rp2.758.909,07; Kota Serang Rp3.773.940,00; Kota Cilegon Rp4.246.081,46; dan Kota Tangerang Selatan Rp4.168.269,62. Berikutnya, Kabupaten Tangerang Rp4.168.269,62; Kota Tangerang Rp4.199.029,92; Kabupaten Serang Rp4.152.887,55; dan Kabupaten Lebak Rp2.710.654,00.
Sebelumnya, Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, begitu perusahaan mengajukan penangguhan, pihaknya langsung mengecek satu per satu perusahaan tersebut. “Kami cek dulu kebenarannya,” ujar Al Hamidi. (nna/alt/ira)
