SERANG – Pemprov Banten tahun depan akan memangkas tunjangan kinerja (tukin) bagi seluruh pegawai. Totalnya mencapai Rp42 miliar. Itu dilakukan lantaran untuk menutupi biaya kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi pegawai Pemprov.
Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten Muhlis mengungkapkan, pengurangan anggaran Rp42 miliar dari tukin pegawai hanya berupa pergeseran anggaran. “Sebab, Pemprov ada defisit untuk menutupi pembayaran penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Tahun depan juga ada kenaikan pembayaran premi,” jelasnya saat dihubungi via telepon seluler, kemarin.
Muhlis menegaskan, ASN Pemprov diharapkan tidak resah karena tukin akan kembali dialokasikan pada Perubahan APBD 2020 nanti. “Insya Allah nanti akan dianggarkan kembali. Jadi tidak ada pemangkasan, tapi hanya pergeseran,” tuturnya.
Seperti diketahui, BPJS Kesehatan menaikkan premi hingga dua kali lipat per 1 Januari 2020. Peserta kelas mandiri I dari Rp80 ribu per bulan menjadi Rp160 ribu per bulan, kelas mandiri II naik dari Rp59 ribu per bulan menjadi Rp110 ribu per bulan, dan iuran kelas mandiri III meningkat dari Rp25 ribu per bulan menjadi Rp42 ribu.
Terkait pembayaran premi pegawai Pemprov Banten, berdasarkan ketentuan, yakni Peraturan Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Pemprov selaku pemberi kerja harus membayar empat persen premi para pegawai. Sedangkan pegawai selaku pekerja hanya satu persen.
“Adanya kenaikan premi ini tentu menambah alokasi anggaran juga buat itu. Dengan tambahan Rp42 miliar sehingga total anggaran untuk premi pegawai Rp53 miliar,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Banten Muhtarom, Minggu (29/12).
Kata dia, anggaran itu tidak hanya untuk aparatur sipil negara (ASN) saja, tapi juga tenaga harian lepas. Namun, ia menerangkan, besaran preminya berbeda-beda sesuai dengan kelasnya. Hanya saja, maksimum Rp12 juta per bulan. “Kalau pendapatannya lebih dari Rp12 juta, tetap dihitung Rp12 juta per bulan,” terang mantan Asda II Pemkot Tangerang itu.
KURANGI ALOKASI PBI
Sementara itu, Pemprov Banten tahun depan juga bakal mengurangi pembiayaan warga kurang mampu yang terdaftar dalam PBI BPJS Kesehatan di 2020.
Tahun ini, dari total peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Banten sebanyak 10.130.772 jiwa, Pemprov membiayai 706.169 orang. Namun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Muhtarom mengungkapkan, tahun depan Pemprov hanya membiayai sekira 630 ribu orang. “Kami mengikuti data dari BPS (Badan Pusat Statistik-red),” ujar Muhtarom, Minggu (29/12).
Muhtarom mengatakan, meskipun penerimanya berkurang, tetapi data itu telah diverifikasi sehingga bantuan yang digelontorkan Pemprov tepat sasaran. Anggaran yang dikucurkan juga lebih besar. “Anggaran untuk tahun depan sekira Rp319 miliar,” tuturnya.
Selain untuk PBI, Muhtarom mengaku, Pemprov juga mengalokasikan anggaran untuk masyarakat miskin yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan sebesar Rp21 miliar. Masyarakat dapat memanfaatkan anggaran itu dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM). (nna/air/alt/ira)
