CILEGON – Warga Kota Cilegon ramai-ramai mengusulkan untuk turun kelas dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal itu karena iuran yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengalami kenaikan hingga 100 persen per Januari 2019.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Serang Sofyeni menjelaskan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Iuran untuk Segmen PBPU, BP/Peserta Mandiri, PPU BU dan PNS Daerah, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah diberlakukan sejak 1 Januari.
Sofyeni membenarkan banyaknya peserta BPJS Kesehatan yang mengusulkan turun kelas seiring dengan adanya kenaikan tarif. Menurutnya, para peserta mulai berbondong-bondong mengusulkan turun kelas sejak September 2019 lalu.
“Sejak September sudah ada masyarakat yang mengajukan turun kelas, terjadi lonjakan yang cukup signifikan di bulan November dan Desember 2019,” ujar Sofyeni kepada Radar Banten, Minggu (5/1).
Namun, kata dia, selain mengusulkan turun kelas, ada juga sejumlah peserta BPJS Kesehatan yang justru mengusulkan kenaikan kelas selama 2019. Dari data yang dimilikinya, untuk Kota Cilegon secara umum sejak September hingga Desember 2019, sebanyak 765 peserta BPJS Kesehatan yang mengusulkan untuk perubahan kelas. “Mayoritas adalah penurunan kelas,” ungkapnya.
Usulan paling banyak terjadi di November dan Desember, di mana pada November sebanyak 182 peserta yang mengusulkan perubahan kelas. Sedangkan pada Desember sebanyak 409 peserta.
Saat ditanya terkait ratio antara usulan kenaikan kelas dan penurunan kelas, Sofyeni mengaku tidak bisa menjelaskan. Ia tidak bisa menerka berapa perbandingan ratio tersebut. Namun, ia bisa memastikan paling banyak adalah yang meminta penurunan kelas.
Dijelaskan Sofyeni, permohonan penurunan kelas secara aturan diperbolehkan. Hal tersebut dinilai menjadi bagian dari hak masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan. “Tapi, ada mekanisme yang mengatur,” katanya.
Sementara itu, Direktur RSUD Kota Cilegon dr Hana Johan berharap, dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak terjadi lagi keterlambatan pembayaran klaim pelayanan kesehatan di rumah sakit.
“Ketepatan pembayaran klaim pelayanan kesehatan sangat penting bagi keberlangsungan operasional serta pelayanan di RSUD Kota Cilegon,” katanya.
Selama 2019, kata Hana, pembayaran klaim pelayanan kesehatan kerap terjadi keterlambatan. Hingga saat ini, BPJS Kesehatan masih menunggak pembayaran klaim untuk bulan September, Oktober, dan November.”Itu yang sudah ditagihkan tapi belum dibayar. Kalau Desember memang belum ditagihkan, masih disusun,” ujarnya.
Menurut Hana, setiap bulan, tagihan klaim pelayanan kesehatan RSUD ke BPJS berkisar di Rp4 miliar hingga Rp5 miliar. Dengan seperti itu masih ada sekira Rp14 miliar klaim pelayanan kesehatan yang belum dibayar.
Disinggung terkait pelayanan, dikatakan Hana, adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebenarnya tidak merubah standar pelayanan di RSUD Kota Cilegon. Menurutnya, pelayanan masih sama seperti sebelumnya. “Kalau naik iuran itu kan menjadi urusan peserta dan BPJS Kesehatan, karena yang dibayarkan ke rumah sakit kan masih sama saja. Kenaikan itu kan katanya untuk menyikapi defisit anggaran,” paparnya. (bam/ibm/ira)
