Tak sanggup membayar iuran BPJS Kesehatan yang naik mulai 1 Januari 2020, warga beramai-ramai turun kelas kepesertaan. Sikap peserta ini diprediksi akan menaikkan pelayanan rawat inap di kelas III. Lalu bagaimana rumah sakit menyikapinya?
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan berdasarakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres yang berlaku mulai 1 Januari 2020 ini dinilai warga sangat memberatkan bagi masyarakat peserta mandiri (bukan penerima upah) BPJS Kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Serang Sofyeni mengakui banyak peserta BPJS Kesehatan yang mengusulkan turun kelas seiring dengan adanya kenaikan tarif. Mereka mengajukan permohonan turun kelas sejak September 2019 lalu. Dari kelas I ke kelas II, kelas II ke kelas III. Atau kelas I ke kelas III. “Sejak September sudah ada masyarakat yang mengajukan turun kelas, terjadi lonjakan yang cukup signifikan di bulan November dan Desember 2019,” ujar Sofyeni kepada Radar Banten, Minggu (5/1).
Meski begitu, lanjut dia, masih ada peserta BPJS Kesehatan yang justru mengusulkan naik kelas. Namun mayoritas adalah penurunan kelas.
Sofyeni memastikan, permohonan penurunan kelas secara aturan diperbolehkan. Hal tersebut dinilai menjadi bagian dari hak masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan. “Tapi, ada mekanisme yang mengatur,” katanya.
Sementara itu, banyak peserta yang turun kelas ini dikhawatirkan pelayanan rawat inap di rumah sakit akan menurun karena kapasitas ruang inap kelas III terbatas, seperti di rumah sakit milik pemerintah.
Direktur RSUD Banten dr Danang Hamsah Nugroho mengatakan, mengantisipasi pasien turun kelas pihaknya akan memperbanyak ruang rawat inap kelas III. Saat ini, jumlah ruang rawat inap kelas III di RSUD sebanyak 131 unit. “Untuk mengantisipasi adanya penurunan kelas, kami akan memfungsikan dan mengefektifkan ruangan yang ada,” ujarnya, akhir pekan lalu.
Ia menyebutkan, ada 169 tempat tidur yang akan diefektifkan sebagai tempat rawat inap. Namun, tak hanya untuk kelas III, ruangan itu juga akan diefektifkan untuk kelas I dan II sebanyak 20 unit. “Yang paling banyak tetap untuk kelas III,” tutur Danang.
Mantan direktur RSUD Malingping ini mengatakan, tahun ini pihaknya akan menggunakan gedung baru yang memiliki 100 tempat tidur. Ia berharap masyarakat mampu tetap bijak dalam memilih kelas. “Jangan sampai putus sehingga tidak berobat nantinya,” tegas Danang.
Hal yang sama disampaikan Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit dr Dradjat Prawiranegara (RSDP) Encup Suplikhah. Encup mengakui untuk sementara ini belum terjadi pasien kelas III membeludak. Di RSDP ada 468 tempat tidur untuk pasien kelas I, kelas II, kelas, II, hingga ruang VIP. “Perputaran pasiennya cepat, dua sampai tiga hari sudah pulang. Belum ada kendala, aman-aman saja, masih bisa tertangani. Kalau pun membeludak, pasien kelas III kita titipkan di kelas II, dan seterusnya,” terang Encup saat dikonfirmasi Radar Banten tadi malam.
Sebagai rumah sakit rujukan regional, lanjut dia, sudah menggunakan pelayanan rujukan online. Saat ini pasien banyak dirujuk ke rumah sakit tipe C. “Membeludaknya di tipe C. Kita kan rumah sakit tipe B. Ketika ada yang berobat ke puskesmas dirujuknya dikirim ke Sari Asih, Budi Asih, atau Hermina terlebih dulu,” katanya .
Sikap antisipatif telah dilakukan RSUD Balaraja. Direktur RSUD Balaraja dr R R Reniati telah mempersiapkan pelayanan jika ada peningkatan rawat inap kelas III. “Kita tetap menyediakan pelayanan masing-masing kelas, tetapi tetap berpihak pada kelas III yang jumlahnya lebih banyak. Saat ini saja ada 60 persen untuk ruang rawat inap untuk kelas III,” kata Reniati, pekan lalu.
Dari data yang dihimpun, rumah sakit milik Pemkab Tangerang itu memiliki ruang rawat inap kelas I ada delapan ruang, empat ruang kelas VIP, kelas II ada 14 ruang rawat inap, dan 137 ruang rawat inap kelas III. “Sebagai rumah sakit daerah, yang jelas kami melayani kelas berapa pun, tetapi saat ini kami belum bisa mengevaluasi adanya peningkatan jumlah pemohon kelas III karena masih proses. Harapannya, semua RSUD dan fasilitas kesehatannya tentu ingin pembayarannya lancar, itu saja,” jelasnya.
Terkait dengan migrasi kelas pada peserta BPJS Kesehatan, Plt Direktur RSUD dr Adjidarmo, Virgojanti mengatakan, RS milik Pemkab Lebak ini tidak akan menambah jumlah ruang kelas III mengingat ruang yang ada masih terbatas
“Kalau RS ya kapasitas sesuai yang ada dan type kelas RS. Meskipun peserta BPJS turun kelas, tidak serta merta kami menambah kapasitas kelas III karena ruangnya juga sudah terbatas,” katanya. Dia mengatakan, dari 389 tempat tidur kelas di RSUD Adjidarmo didominasi kelas III yaitu sebanyak 184 tempat tidur. Sisanya terbagi ke ruang kelas II, I, VIP dan VVIP.
Terpisah, Plt Direktur RSUD Kota Cilegon Arriadna menjelaskan, urusan naik dan turun kelas menjadi urusan BPJS Kesehatan dan hak masyarakat sebagai peserta. “Kami tidak urusan, kami hanya pelayanan,” ujar Arriadna, kemarin.
Kata Arriadna, meski banyak masyarakat yang mengajukan turun kelas, pihaknya akan tetap fokus memberikan pelayanan kesehatan dengan manajemen pelayanan yang profesional. Di RSUD Kota Cilegon sendiri terdapat sekira 16 ruangan rawat inap kelas III dengan kapasitas 101 bed atau kasur rawat. (bam-nna-zai-mg04-nce/air/ags)
