CILEGON – Komisi IV DPRD Kota Cilegon meminta Pemkot Cilegon untuk mempercepat lelang proyek, khususnya proyek yang masuk ke dalam program prioritas pemerintah. Permintaan itu agar tahun ini tidak ada lagi proyek pemerintah yang mengalami gagal lelang seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2019.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon Erik Airlangga menjelaskan, pada 2019 banyak proyek pemerintah yang mengalami gagal lelang sehingga menyumbang sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Terlebih, memasuki akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemkot Cilegon jangan lagi menunda-nunda lelang.
“Triwulan pertama dokumen lelang telah masuk. Jangan nunggu triwulan sekian, itu berpotensi alami gagal lelang lagi,” ujar Erik usai hearing Komisi IV DPRD Kota Cilegon dengan Asda II Setda Kota Cilegon Dikrie Maulawardhana dan unit pengadaan barang dan jasa, Senin (13/1).
Keberadaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) diharapkan tidak sekadar program di atas kertas, melainkan bisa mendorong seluruh OPD untuk melakukan percepatan dalam kegiatan lelang.
Percepatan lelang dinilai tidak hanya sekadar demi kepentingan program pemerintah, tapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kepercayaan masyarakat yang telah mengeluarkan uang untuk membayar pajak demi membiayai program pemerintah. “Ada uang masyarakat, ada amanah yang harus dijalankan dengan baik. Jangan main-main,” tegas Erik.
Diketahui, banyak program prioritas pemerintah yang masih belum selesai. Misalnya, pembangunan gedung pemerintah, Jalan Lingkar Utara (JLU), tandon, revitalisasi Situ Rawa Arum, penerapan sarana angkutan umum, dan pembangunan kawasan pertanian terpadu.
Sementara itu, Asda II Setda Kota Cilegon Dikrie Maulawardhana menjelaskan, pihaknya telah meminta kepada seluruh OPD untuk segera memasukan dokumen lelang. Berdasarkan SiRUP, selama tahun 2020 secara keseluruhan terdapat 2.389 paket lelang baik bersifat fisik maupun jasa, serta program prioritas.
Untuk mempercepat proses lelang, selain memaksimalkan peran SiRUP, pemerintah pun menurut Dikrie akan memaksimalkan proses percepatan cash budget triwulan. “Jangan sampai pekerjaan berat dilaksanakan di triwulan ketiga. Bekerjasama dengan LKPP, mereka men-guidance proses lelang yang strategis,” paparnya.
Kemudian, seluruh OPD di lingkungan Pemkot Cilegon pun telah diminta untuk sudah melelangkan program-program prioritas di triwulan pertama. Sehingga realisasi proyek tersebut bisa dikerjakan di sisa masa tahun anggaran 2020. (bam/ibm/ags)
