SERANG- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten belum layak menyandang predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penilaian itu diberikan oleh tim Kejagung yang melakukan monitoring dan evaluasi tahunan.
Asisten Intelijen Kejati Banten Chairul Fauzi mengakui kegagalan meraih predikat WBK dan WBBM itu lantaran tidak didukung dokumentasi yang cukup. “Saat kita persentasikan (WBK dan WBBM di Kejati Banten-red) kita kurang bukti pendukung, misalnya dokumentasi. Ada juga perubahan di bidang lain,” kata Fauzi kepada wartawan, Senin (13/1).
Dokumentasi itu adalah salah satu kriteria penilaian. Oleh karena itu, pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM harus diulang dari awal. “Hari ini kembali melaksanakan pencanangan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi,” kata Fauzi.,
Sementara Kajati Banten Rudi Prabowo Aji menjelaskan, ada beberapa komponen yang harus dipenuhi agar Kejati layak menyandang predikat Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Di antaranya, manajemen perubahan, melakukan perubahan penataan tata laksana perkantoran, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Apabila kita dapat memenuhi komponen tersebut, maka kita akan mencapai hasil yaitu pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik,” kata Rudi.
Diakui Rudi, masih ada oknum pegawai Kejati Banten yang melakukan praktek tidak terpuji. Sehingga, persoalan itu menghambat Kejati Banten untuk menyandang status WBK dan WBBM.
“Harus diakui masih ada oknum-oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji dan tidak sesuai tatanan tugas fungsi instansi tercinta kita ini, maupun berbagai tantangan, hambatan, ancaman, gangguan, baik secara internal maupun eksternal yang merupakan kendala tercapainya satuan kerja yang bebas KKN,” ucap Aji.
Penerapan zona integritas menuju WBK dan WBBM adalah formulasi yang tepat untuk mengembalikan dan meningkatkan wibawa serta citra kejaksaan. “Pencanganan zona integritas ini juga diharapkan dapat menciptakan perbaikan nyata sehingga dapat disebut sebagai sebuah landasan yang kokoh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,” tutur mantan Wakajati Jatim ini. (mg05/nda/ags)
